Inspektorat Malut dan BPBJ Bahas Rencana Aksi Pemenuhan Dokumen SPI KPK 2025

Sofifi, InfoPublik- Inspektorat Maluku Utara bersama Biro Pengadaan Barang dan Jasa (BPBJ) Setda Maluku Utara menggelar rapat rencana aksi pemenuhan dokumen Survey Penilaian Integritas (SPI) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tahun 2025. Rapat berlangsung di Sekretariat Saber Pungli, Kelurahan Toboko, Kota Ternate, Rabu (27/8/2025).

Admin SPI KPK, Diah Islamiaty Mokodompit menyampaikan terdapat tiga poin utama rencana aksi yang harus dipenuhi BPBJ, yaitu Dimensi Transparansi Integritas Pegawai, Dimensi Keadilan Layanan, serta Dimensi Pengelolaan PBJ dan Anggaran.

Sementara itu, Inspektur Pembantu Khusus (Irbansus) Inspektorat Maluku Utara, Nany Riana Pakaya menjelaskan bahwa SPI KPK bertujuan mengukur integritas pemerintah sekaligus indeks pencegahan korupsi di lingkup Pemerintah Provinsi Maluku Utara.

“Hasil evaluasi menunjukkan BPBJ Malut telah memenuhi rencana aksi pada Dimensi Pengelolaan PBJ, di antaranya regulasi terkait benturan kepentingan yang telah disampaikan melalui sistem jaga.id KPK,” ujar Nany.

Ia menambahkan dokumen yang belum dipenuhi agar segera disampaikan kepada Admin SPI KPK paling lambat minggu pertama September 2025.

Selain itu, ia juga memberikan saran agar seluruh penerima layanan di BPBJ Malut diwajibkan mengisi link SPI KPK melalui barcode yang sudah tersedia.

“Jadi diharapkan agar semua penerima layanan turut mengisi link SPI tersebut,” tegas dia.

Inspektur Maluku Utara, Nirwan M.T. Ali, berharap seluruh OPD yang terkait dengan Rencana Aksi SPI KPK 2025 segera menyerahkan dokumen pemenuhan sebelum batas waktu minggu kedua September 2025.

“Oleh karena itu, ASN yang menerima link survei SPI dari KPK agar segera mengisi kuesioner tersebut. Hal ini penting untuk mendorong peningkatan responden internal Pemerintah Provinsi Maluku Utara,” ujar dia.

MC Tidore.