- Oleh Wandi
- Jumat, 29 Agustus 2025 | 19:57 WIB
: Kepala BNPB Suharyanto; Wamen Kemendukbangga/BKKBN Isyana Bagoes Oka; Wamen PPPA Veronica Tan; Menko PMK Pratikno; Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono; Menteri PU Dody Hanggodo; Wamen PKP Fahri Hamzah; dan Wamen ATR/BPN Ossy Dermawan berfoto bersama usia kegiatan audiensi. Foto : Kemen PPPA
Oleh Dian Thenniarti, Kamis, 16 Januari 2025 | 19:26 WIB - Redaktur: Untung S - 207
Jakarta, InfoPublik - Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) mendorong kolaborasi kementerian yang berada di bawah koordinasi Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan untuk mewujudkan infrastruktur yang ramah terhadap perempuan dan anak.
"Kami berharap berbagai pembangunan infrastruktur di Indonesia, terutama fasilitas publik dapat mengedepankan pemenuhan hak perempuan dan anak, termasuk kelompok rentan lainnya, seperti disabilitas dan lansia," tutur Wakil Menteri (Wamen) PPPA, Veronica Tan sebagaimana dikutip InfoPublik pada Kamis (16/1/2025).
Tak hanya itu, setiap perencanaan pembangunan infrastruktur diharapkannya dapat mempertimbangkan juga penyediaan community center, seperti memperbanyak ruang olahraga, ruang bermain anak, tempat pejalan kaki, hingga penghijauan.
"Salah satunya dapat kita sinergikan melalui Ruang Bersama Indonesia yang diharapkan dapat meningkatkan pemberdayaan perempuan, tumbuh kembang anak, dan mencegah terjadinya kekerasan, termasuk kekerasan seksual," ucap Wamen PPPA.
Adapun pada 22 Desember 2024 lalu, Kemen PPPA telah meluncurkan Ruang Bersama Indonesia di enam titik pilot project, yaitu Kampung Jimpitan, Kota Tangerang, Provinsi Banten; Desa Ayula Selatan, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo.
Kemudian, Desa Mendalo Darat, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi; Desa Kalisongo, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur; Kelurahan Oesapa Barat, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur; dan Desa Pulau Sewangi, Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan.
Terkait hal itu, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pembangunan Manusia (PMK), Pratikno mengatakan, akan segera membangun sinergi dengan Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan untuk menyelesaikan berbagai isu, seperti bencana alam, stunting, sanitasi, pembangunan keluarga, pemberdayaan perempuan, hingga pemenuhan hak anak.
"Mohon kiranya di dalam program kerja 2025 beberapa agenda pembangunan sumber daya manusia unggul mendapatkan dukungan yang lebih besar dari kementerian-kementerian di bawah koordinasi Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, mulai dari sanitasi, air bersih, termasuk Ruang Bersama Indonesia yang menjadi tempat berkumpulnya masyarakat," ujarnya.
Lebih lanjut, Menko PMK mendorong dukungan pemerintah daerah dalam menyelesaikan berbagai isu terkait pembangunan sumber daya unggul untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045.
"Kami menyadari selain dukungan infrastruktur, ini juga terkait dengan kesadaran masyarakat. Dukungan dari pemerintah daerah menjadi sangat penting, bukan hanya pusat tetapi pemerintah daerah sampai ke level desa juga harus bersama-sama menuntaskan permasalahan-permasalahan ini (stunting, sanitasi, kebencanaan, pembangunan keluarga, dan lain sebagainya)," Katanya.
Menanggapi hal tersebut, Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono menyatakan, siap berkomitmen mendukung pembangunan infrastruktur dalam upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui berbagai program kerja kementerian/lembaga yang berada di bawah koordinasi Kemenko PMK, termasuk program Ruang Bersama Indonesia.
Menurut Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, semangat pemerintah dalam menghadirkan Ruang Bersama Indonesia merupakan hal positif dan dapat membangun ekosistem yang baik. Pasalnya, Ruang Bersama Indonesia tidak hanya bertujuan untuk melindungi perempuan dan anak, tetapi juga meningkatkan pemberdayaannya.
"Kita harapkan dukungan infrastruktur yang semakin ramah terhadap perempuan, anak, keluarga, penyandang disabilitas, dan lansia bisa menciptakan kehidupan lebih baik lagi," pungkas Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan.