Asisten I Setdaprov Jatim : Dokumen Perencanaan DP3AK itu Penting

Surabaya, InfoPublik - Asisten I Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur (Setdaprov Jatim), Benny Sampirwanto membuka kegiatan Rapat Koordinasi (Rakor) dan Sinergitas Program Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, dan Administrasi Kependudukan Provinsi Jawa Timur, di Surabaya, Senin (11/2/2025). Pada momen itu, Benny menekankan bahwa penyusunan dokumen perencanaan itu penting dilakukan untuk memberikan ruang aman dan nyaman bagi perempuan dan anak.

"Melalui kegiatan Rakor yang diadakan DP3AK Jatim ini, saya yakin apabila kerja sama sinergi dalam penyusunan dokumen perencanaan pusat provinsi dan kabupaten/kota berjalan dengan baik. Maka dapat memberikan ruang yang aman dan nyaman bagi perempuan dan anak untuk tumbuh dan berkembang," jelas Benny. 

Lebih lanjut, Benny menerangkan, sebetulnya Provinsi Jawa Timur telah menunjukkan capaian positif dalam berbagai Indeks Pembangunan Gender (IPG), namun tetap diperlukan upaya sinergitas untuk terus meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan bagi seluruh masyarakat.

Maka, Ia menekankan, terdapat empat poin utama, yang menjadi perhatian dalam Rakor ini untuk dijadikan landasan dalam penyusunan dokumen perencanaan kegiatan DP3AK Jatim. Pertama ialah, kebersamaan dalam penegakan hukum dan perlindungan sosial.

"Artinya, Pemerintah Provinsi Jawa Timur menegaskan pentingnya sinergi antar instansi guna memastikan kebijakan perlindungan perempuan dan anak sehingga dapat diterapkan secara efektif di seluruh kabupaten/kota," ujar Benny.

Kedua, Benny menjelaskan, peningkatan akurasi data kependudukan dokumen kependudukan merupakan aspek krusial dalam berbagai sektor pelayanan publik termasuk pemberdayaan perempuan perlindungan anak dan kependudukan. "

Apalagi, hingga tahun 2024, perekaman KTP elektronik telah mencapai 99,31 persen, sehingga masih diperlukan upaya untuk menyelesaikan 0,09 persen atau sekitar 222.273 jiwa yang belum melakukan perekaman," ungkap Benny. 

Sorotan poin yang ketiga dalam Rakor ini, menurut Benny ialah, sinergi dan kolaborasi dalam pembangunan nasional. Dipaparkannya, berbagai indikator pembangunan menunjukkan tren positif di Jawa Timur, seperti Indeks Pembangunan Gender (IPG) yang meningkat dari 92,86 (2022) menjadi 92,96 (2023), lebih tinggi dari rata-rata nasional (92,29). 

"Lalu, ada Indeks Ketimpangan Gender atau IKG, yang mengalami penurunan dari 0,440 pada tahun 2022 menjadi 0,423 pada tahun 2023, yang menandakan peningkatan kesetaraan gender," ucap Benny.

"Selain itu ada beberapa kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, yang menurun signifikan. Kekerasan terhadap anak turun dari 1.531 kasus pada 2023 menjadi 1.103 kasus pada 2024. Kekerasan terhadap perempuan turun dari 972 kasus pada 2023 menjadi 771 kasus pada 2024. Serta Dispensasi kawin anak turun 29,03% dari 12.334 kasus pada 2023 menjadi 8.753 kasus pada 2024," tambah Benny.

Indeks Perlindungan Anak (IPA), disebutkan Benny, juga meningkat dari 66,10 pada tahun 2022 menjadi 67,03 pada tahun 2023. Hal tersebut berarti lebih tinggi dari rata-rata nasional yang sebesar 63,3.
"Indeks Kualitas Keluarga juga meningkat dari 76,94 pada 2022, menjadi 77,79 pada 2023. Prevalensi stunting pun menurun dari 19,2% pada 2022 menjadi 17,7% pada 2023 dengan target 14% pada 2024," sebut Benny.

Selanjutnya, poin bahasan keempat yang ditekankan Benny ialah penguatan Unit Pelaksana Teknis (UPT) di Kabupaten/Kota. Dijelaskannya, sesuai amanat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS), pemerintah daerah wajib membentuk UPT Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA). Saat ini, telah terbentuk 28 UPT PPA di berbagai daerah.

"Sementara delapan kabupaten/kota masih dalam proses pembentukan dan dua kabupaten/kota lainnya, mendapatkan advokasi dari provinsi untuk percepatan pembentukan UPT PPA," beber Benny.

Selain program strategis yang ditekankan tersebut, Benny juga menyoroti betapa pentingnya evaluasi dan apresiasi kinerja daerah melalui berbagai penghargaan. Ia menuturkan, di Provinsi Jawa Timur Kabupaten/Kota telah mendapatkan predikat Layak Anak (KLA), di antaranya empat kabupaten/kota ya masuk kategori utama,16 kabupaten/kota kategori Nindya, dan18 kabupaten/kota kategori Madya.

"Jawa Timur berhasil mempertahankan predikat Mentor, namun masih ada tiga kabupaten yakni Sumenep, Pamekasan, dan Kota Malang, yang belum memperoleh penghargaan Penghargaan Parahita Ekapraya atau PPE. Maka, Pemprov Jatim tetap mendorong kesiapan daerah menghadapi penilaian PPE dan KLA pada 2025 sebagai bukti implementasi kebijakan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak melalui Rakor ini,"tambahnya. (pink-vin/hjr/eyv)