:
Oleh MC PROV KALIMANTAN BARAT, Rabu, 4 Juni 2025 | 21:07 WIB - Redaktur: Untung S - 230
Pontianak, InfoPublik – Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) dan Badan Gizi Nasional memperkuat komitmen dalam penanganan gizi buruk dan stunting melalui penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis.
Kerja sama itu diharapkan tidak hanya meningkatkan kualitas gizi masyarakat, tetapi juga memberdayakan ekonomi lokal melalui pemanfaatan produk UMKM dan petani di Kalbar.
Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, bersama Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana, secara resmi menandatangani MoU tersebut di Balai Petitih Kantor Gubernur, Selasa (3/6/2025).
Kolaborasi itu menjadi langkah konkret dalam mendukung Program Pemenuhan Gizi Nasional 2025, sekaligus memperkuat ketahanan pangan dan perekonomian daerah.
“Program Makan Bergizi Gratis sejalan dengan visi misi Pemerintah Provinsi Kalbar 2025-2030, yaitu mewujudkan masyarakat yang sehat, cerdas, dan berdaya saing. Ini adalah upaya serius untuk mengatasi masalah gizi buruk dan stunting yang masih menjadi tantangan di daerah kita,” tegas Norsan.
Program ini dirancang untuk memberikan makanan bergizi bagi balita dan ibu hamil, dengan komposisi seimbang: 30 persen protein, 40 persen karbohidrat, 30 persen serat, serta susu. Pendistribusiannya akan dilakukan melalui posyandu atau langsung ke rumah penerima, melibatkan kader posyandu yang mendapat insentif tambahan.
Yang menarik, program itu tidak hanya berfokus pada aspek kesehatan, tetapi juga mendorong pemberdayaan UMKM dan petani lokal Kalbar. Norsan menekankan agar bahan pangan yang digunakan bersumber dari produksi dalam daerah, sehingga mampu menggerakkan ekonomi mikro sekaligus mengurangi ketergantungan pada pasokan luar.
“Kita punya program ketahanan pangan dan Koperasi Merah Putih yang akan mendukung penyediaan bahan untuk Makan Bergizi Gratis. Dengan begitu, selain gizi terpenuhi, petani dan pelaku UMKM juga diuntungkan,” jelasnya.
Dadan Hindayana menyebut program itu sebagai salah satu dari 8 program prioritas nasional hasil penyaringan RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional). Ia mengapresiasi komitmen Pemda Kalbar yang siap bersinergi mempercepat intervensi gizi.
“Kami senang semua pihak hadir memberikan komitmen. Program ini akan mempercepat penurunan stunting sekaligus menguatkan ekonomi lokal,” ujarnya.
Pendekatan holistik ini diharapkan memberikan multiplier effect—tidak hanya meningkatkan gizi anak dan ibu hamil, tetapi juga memperkuat rantai pasok lokal, mengurangi limbah pangan, dan menciptakan lapangan usaha baru.
Dengan demikian, MoU Badan Gizi Nasional dan Kalbar menjadi contoh sinergi ideal antara sektor kesehatan, pendidikan, dan ekonomi berkelanjutan. (adpim)