Pemerintah Percepat Penambahan 100 Titik Sekolah Rakyat, Kalbar Jadi Prioritas

Pontianak, InfoPublik – Komitmen pemerintah dalam menekan angka anak putus sekolah semakin konkret dengan instruksi Presiden RI Prabowo Subianto melalui Kementerian Sosial (Kemensos) untuk menambah 100 titik baru Program Sekolah Rakyat.

Tahap kedua ini akan memanfaatkan Balai Latihan Kerja (BLK) sebagai lokasi sementara, menyusul keberhasilan 100 titik rintisan pertama yang mulai beroperasi Juli 2025.

Program itu menjadi solusi bagi anak-anak dari keluarga prasejahtera, terutama di wilayah Kalimantan Barat (Kalbar), yang terpaksa berhenti sekolah akibat kendala ekonomi.

Dalam rapat koordinasi virtual yang digelar Kemendagri dan Kemensos, Sekretaris Jenderal Kemensos Robben Rico menegaskan bahwa Sekolah Rakyat adalah gagasan langsung Presiden RI untuk menjawab tingginya angka putus sekolah.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan, sekitar 227 ribu anak usia SD, 499 ribu usia SMP, dan 3,4 juta usia SMA di Indonesia tidak bersekolah. Padahal, pendidikan dasar dan menengah seharusnya gratis.

"Masalah utamanya adalah biaya pendukung seperti transportasi, seragam, dan perlengkapan sekolah," ujar Robben.

Program itu tidak hanya menyediakan pendidikan formal berbasis kurikulum nasional, tetapi juga mengadopsi sistem boarding school (sekolah berasrama).

Selain itu, siswa akan mendapatkan pelatihan literasi digital dan keterampilan kerja untuk meningkatkan daya saing mereka. Yang tak kalah penting, orang tua siswa juga akan dilibatkan dalam program pemberdayaan ekonomi, termasuk perbaikan rumah tidak layak huni.

Sekda Kalbar Harisson, menyatakan kesiapan provinsi tersebut mendukung program ini. BLK di Ketapang dan Pontianak akan digunakan sebagai lokasi sementara sebelum pemindahan ke gedung permanen yang dibangun Kemensos. "BLK kita sudah memiliki asrama, hanya perlu rehabilitasi. Targetnya, Juli 2025 sudah bisa dipakai," jelas Harisson.

Hingga saat ini, 357 pemerintah daerah telah bergabung dalam program ini. Robben Rico kembali menekankan pentingnya kolaborasi antara pusat dan daerah. "Kami harap daerah yang belum bergabung segera mengambil peran," pesannya.

Dengan pendekatan holistik—menggabungkan pendidikan, pelatihan vokasi, dan pemberdayaan keluarga—Sekolah Rakyat Indonesia diharapkan menjadi solusi berkelanjutan bagi anak putus sekolah, sekaligus memperkuat fondasi sosial-ekonomi masyarakat prasejahtera. (adpim-wnd/ica)