- Oleh MC KAB TAPIN
- Sabtu, 16 Agustus 2025 | 19:27 WIB
: Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi diwawancara awak pers di sela-sela peresmian Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di Klaten, Jawa Tengah, Senin (21/7/2025). (Foto: Agus Siswanto Infopublik.id )
Oleh Pasha Yudha Ernowo, Senin, 21 Juli 2025 | 18:57 WIB - Redaktur: Kristantyo Wisnubroto - 445
Klaten, InfoPublik – Menteri Koperasi, Budi Arie Setiadi, menegaskan bahwa program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) kini siap beroperasi secara penuh. Koperasi Merah Putih adalah bentuk nyata dari ekonomi gotong royong dan inklusif yang berpihak pada rakyat.
"Tadi Presiden sudah menyampaikan, jangan sampai kesalahan masa lalu terulang. Ini bukan lagi era ‘ketua duluan’, sekarang rakyat yang harus duluan," tegas Budi Arie dalam sesi wawancara usai peluncuran KDMP di Klaten, Senin (21/7/2025).
Guna menjaga akuntabilitas dan keberlanjutan program, Kementerian Koperasi menerapkan model pengawasan berbasis partisipasi masyarakat. Artinya, setiap anggota dan masyarakat umum diajak untuk aktif mengawasi jalannya koperasi agar tak terjadi penyalahgunaan atau kecurangan.
"Kita libatkan Kejaksaan dan KPK dalam pengawasan. Risiko penyimpangan harus diantisipasi cepat," ujar Budi Arie.
Menkop Budi Arie Setiadi menjelaskan bahwa anggota koperasi adalah warga di desa dan kelurahan masing-masing. Pemerintah menargetkan minimal 50 persen warga desa menjadi anggota koperasi, agar partisipasi benar-benar menyentuh akar rumput.
"Koperasi Merah Putih bukan milik elite. Ini adalah milik rakyat, dibentuk dan dijalankan oleh masyarakat desa sendiri," imbuhnya.
Lebih lanjut, Menkop Budi Arie juga menyatakan bahwa koperasi juga bisa bergerak ke arah digital dan bersaing secara sehat, asalkan tujuannya memberi manfaat langsung ke masyarakat. "Kita hidup di ruang kompetisi. Tapi yang penting, siapa yang memberi kualitas terbaik, harga adil, dan layanan baik, itulah yang dipercaya rakyat," katanya.
Untuk mendukung pengembangan koperasi, Kementerian Koperasi tengah berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan guna merancang akses pembiayaan dan program kredit bagi masyarakat. Namun, penyalurannya akan tetap dikawal agar tak terjadi penyalahgunaan.
“Kami tidak ingin program ini gagal. Maka keterlibatan masyarakat dalam pengawasan dan penggerakan koperasi sangat penting,” tandasnya.