Dari Sertifikasi Tanah hingga Makan Bergizi Gratis: Wujud Nyata Negara Hadir untuk Rakyat

: Pembagian sertifikat Tanah Gratis. Sebagi wujud kepedulian pemerintah kepada masyarakat. (Foto Humas Kementerian ATR/BPN)


Oleh Wandi, Rabu, 13 Agustus 2025 | 15:49 WIB - Redaktur: Kristantyo Wisnubroto - 154


Jakarta, InfoPublik – Menjelang peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Republik Indonesia, udara di Ibu Kota terasa berbeda. Bendera merah putih berkibar di setiap sudut, semangat kemerdekaan menyala di hati masyarakat, dan di tengah hiruk pikuk persiapan perayaan, ada kabar baik yang datang dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).

Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan, menegaskan kembali komitmen Presiden Prabowo Subianto untuk menghadirkan kesejahteraan rakyat melalui kepastian hukum atas tanah. Baginya, tanah bukan sekadar hamparan lahan, melainkan sumber kehidupan, penghidupan, dan martabat bagi pemiliknya.

“Ini adalah bukti bahwa negara hadir untuk memberikan kepastian hukum atas tanah rakyat. Tanah bukan hanya soal aset, tetapi juga sumber kehidupan dan kesejahteraan,” ujarnya di Jakarta, Rabu (13/8/2025).

Data menunjukkan, hingga Juli 2025, sebanyak 122,7 juta bidang tanah telah terdaftar, mendekati target nasional 126 juta bidang. Angka ini bukan sekadar statistik di baliknya, ada jutaan cerita keluarga yang kini tenang karena tanah yang mereka tinggali memiliki perlindungan hukum.

Salah satunya adalah keluarga Ahmad di Depok. Setelah puluhan tahun menempati tanah warisan, tahun ini mereka akhirnya menerima sertifikat resmi. “Kami dulu takut kalau tanah ini diambil orang atau disengketakan. Sekarang, rasanya seperti lega luar biasa,” kata Ahmad, tersenyum sambil menunjukkan sertifikatnya.

Pemerintah juga tak melupakan tanah wakaf lahan yang selama ini menopang kegiatan sosial dan keagamaan. Hingga kini, 272.237 bidang tanah wakaf telah disertifikasi. Ini berarti, masjid, sekolah, taman, hingga ruang terbuka hijau yang berdiri di atasnya memiliki perlindungan hukum yang kuat.

“Ini tanggung jawab negara untuk memastikan rumah ibadah dan fasilitas umum tetap menjadi milik masyarakat,” jelas Wamen Ossy.

Kepastian Status Hukum Tanah Rakyat

Kepastian hukum tanah hanyalah satu potongan dari mozaik besar program prioritas nasional di era Presiden Prabowo. Sejalan dengan visi Asta Cita, pemerintah juga menggulirkan berbagai inisiatif yang langsung menyentuh kebutuhan sehari-hari rakyat.

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) misalnya, sudah menjangkau 7 juta anak sekolah. “Anak-anak kami sekarang bisa belajar lebih semangat. Mereka makan siang dengan gizi lengkap setiap hari,” ujar Siti, guru SD di Banyumas.

Di sektor kesehatan, Cek Kesehatan Gratis (CKG) telah melayani 7 juta orang sejak Februari 2025. Program ini tidak hanya memeriksa kesehatan masyarakat, tetapi juga membuka 100 ribu lapangan kerja baru di bidang kesehatan.

Bagi keluarga yang belum memiliki rumah, program Pembangunan dan Renovasi 3 Juta Rumah membawa harapan baru. Sejak awal 2025, sudah 139.000 unit rumah selesai dibangun. Andi, buruh pabrik di Bekasi, mengaku tak pernah menyangka akan punya rumah sendiri. “Dulu ngontrak terus. Sekarang anak-anak punya kamar masing-masing,” katanya, terharu.

Di dunia pendidikan, Sekolah Rakyat telah hadir di 100 titik. Sekolah ini memberikan pendidikan berkualitas dengan biaya terjangkau, bahkan gratis untuk keluarga kurang mampu. Harapannya, generasi muda bisa memutus rantai kemiskinan dan meraih masa depan yang lebih cerah.

Di sisi ekonomi kerakyatan, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih telah dibentuk lebih dari 80 ribu unit. Koperasi ini menjadi solusi atas keterbatasan pembiayaan formal, sekaligus membantu membangun infrastruktur dasar di desa dan kelurahan.

Semua program ini saling melengkapi. Kepastian hukum tanah memastikan rakyat memiliki aset yang terlindungi. Program gizi dan kesehatan menjaga kualitas sumber daya manusia. Sementara perumahan, pendidikan, dan koperasi memperkuat fondasi ekonomi keluarga.

Menurut Wamen Ossy, keberhasilan ini tidak akan tercapai tanpa partisipasi aktif masyarakat. “Negara hadir, tapi rakyat juga harus ikut mengawal dan mendukung,” katanya.

Menjelang HUT ke-80 RI, semangat ini semakin relevan. Perjuangan kini bukan lagi mengusir penjajah, melainkan memastikan seluruh rakyat merasakan hasil kemerdekaan.

Dari Sabang hingga Merauke, cerita serupa terus bergema—tentang sertipikat yang baru diterima, anak yang sehat karena program gizi gratis, keluarga yang akhirnya punya rumah, dan desa yang maju karena koperasi.

Semua ini adalah wajah nyata dari komitmen pemerintah untuk membangun Indonesia yang adil, sejahtera, dan berdaulat.

“Sinergi antara negara dan rakyat menjadi energi besar untuk mendorong kemajuan bangsa,” pungkas Wamen Ossy.

Dan di antara semarak merah putih yang berkibar di langit Agustus, ada keyakinan baru di hati rakyat: kemerdekaan bukan hanya simbol, tapi kenyataan yang semakin dirasakan di setiap jengkal tanah Indonesia.

 

 

Berita Terkait Lainnya

  • Oleh Putri
  • Sabtu, 30 Agustus 2025 | 13:36 WIB
Program 3 Juta Rumah, Berpotensi Dorong Pertumbuhan UMKM
  • Oleh Pasha Yudha Ernowo
  • Jumat, 29 Agustus 2025 | 17:27 WIB
SMPN 1 Bogor Matangkan Persiapan Sambut MBG di September 2025
  • Oleh MC PROV BANTEN
  • Jumat, 29 Agustus 2025 | 19:20 WIB
Pembangunan Dapur SPPG di Banten Ditargetkan Rampung 2025
  • Oleh Pasha Yudha Ernowo
  • Jumat, 29 Agustus 2025 | 15:22 WIB
MBG Disambut Positif di TK Negeri Mexindo, Menu Sehat sesuai Usia Anak
  • Oleh MC KAB INDRAMAYU
  • Jumat, 29 Agustus 2025 | 10:20 WIB
Indramayu Siapkan Gerakan Pangan Murah Serentak
  • Oleh Ismadi Amrin
  • Jumat, 29 Agustus 2025 | 10:08 WIB
Hingga 28 Agustus 2025, 6.720 SPPG telah Beroperasi
-->