Kemnaker Tekankan Pentingnya Tata Kelola dan Kolaborasi dalam Perluas Akses Kerja

Jakarta, InfoPublik — Kericuhan yang terjadi dalam kegiatan job fair di President University, Bekasi, menjadi peringatan penting bagi semua pihak bahwa penyelenggaraan bursa kerja bukan sekadar seremonial, tetapi harus dirancang dengan ketelitian setara event nasional.

Hal itu disampaikan oleh Kepala Biro Humas Kementerian Ketenagakerjaan, Sunardi Manampiar Sinaga, dalam pernyataan resminya, Senin (2/6/2025).

“Kami memahami tingginya animo masyarakat dalam mencari kerja. Tapi tingginya minat itu harus diimbangi dengan tata kelola acara yang matang, baik dari sisi teknis maupun kapasitas manajemen lapangan,” ujar Sunardi.

Job fair di Bekasi yang diikuti 64 perusahaan dengan lebih dari 2.500 lowongan, justru berujung pada kepadatan luar biasa dan ketidaktertiban, memicu ketegangan dan keluhan dari peserta. Menurut Kemnaker, kejadian ini mencerminkan dua hal: kebutuhan besar akan pekerjaan, serta kurangnya kesiapan teknis penyelenggara dalam mengelola arus pencari kerja.

Sunardi menjelaskan bahwa format job fair memang dirancang untuk mempertemukan banyak pencari kerja dengan perusahaan dalam satu tempat dan waktu. “Ini berbeda dengan sistem lamaran konvensional yang lebih tersebar dan tidak menimbulkan keramaian. Maka penyelenggara harus antisipatif terhadap potensi ledakan pengunjung,” terangnya.

Ia menekankan pentingnya perencanaan teknis: dari sistem antrean, fasilitas umum, hingga sistem pendaftaran daring guna mengatur kuota pengunjung per sesi. “Contoh yang bisa ditiru adalah job fair Kemnaker di Jakarta beberapa waktu lalu. Lebih dari 20.000 pencari kerja hadir, tapi semua berjalan tertib karena ada perencanaan matang dan koordinasi lintas sektor,” kata Sunardi.

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah angkatan kerja Indonesia per Februari 2025 mencapai lebih dari 149 juta orang, naik sekitar dua juta dibanding tahun sebelumnya. Lulusan SMA/SMK dan perguruan tinggi menjadi penyumbang terbesar pertumbuhan ini.

Kemnaker mencatat, berbagai job fair daerah di tahun 2025 menunjukkan potensi besar bila dikelola dengan baik. Beberapa di antaranya:

• Job fair Pemprov DKI Jakarta di lima titik kota
• Job fair Pemkab Kebumen dengan 7.000 lowongan
• Job fair hybrid Sidoarjo
• Job fair Sulawesi Tenggara dengan 2.573 posisi kerja

Semua kegiatan itu, menurut Sunardi, bisa berlangsung lancar karena adanya sinergi antara dinas ketenagakerjaan, kepolisian, perusahaan, dan komunitas lokal.

Sunardi menyayangkan narasi-narasi yang menyebut kejadian di Bekasi sebagai bukti minimnya lapangan kerja. “Itu penyederhanaan yang menyesatkan. Lapangan kerja tersedia, namun proses penyerapannya membutuhkan desain sistemik dan kolaborasi antarpihak,” tegasnya.

Ia juga menyebut perubahan struktur dunia kerja sebagai tantangan tambahan. “Sektor-sektor seperti ekonomi digital, layanan kesehatan, logistik, green jobs, dan gig economy menunjukkan pertumbuhan dan permintaan tenaga kerja baru. Kita harus siapkan SDM yang siap isi kebutuhan itu,” ucapnya.

Kericuhan di Bekasi bisa menjadi refleksi dan pemicu perubahan pendekatan dalam mengelola bursa kerja. Alih-alih melihatnya sebagai kegagalan, peristiwa ini bisa menjadi awal untuk pembenahan menyeluruh—dari perencanaan, pelibatan komunitas, hingga pemanfaatan teknologi untuk tata kelola dan pendataan pengunjung.

“Presiden Prabowo Subianto memberi mandat kepada Kemnaker untuk tidak hanya memperluas akses kerja, tetapi juga membangun sistem ketenagakerjaan yang inklusif dan responsif. Itu butuh kerja bersama antara pemerintah pusat, daerah, dunia usaha, dan masyarakat,” tutup Sunardi.