- Oleh Wandi
- Jumat, 29 Agustus 2025 | 19:57 WIB
: Direktur Jenderal Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan (PSKP) Kementerian ATR/BPN, Iljas Tedjo Prijono, menyebut International Conference on Infrastructure (ICI) 2025 sebagai momentum penting untuk mendorong sinergi lintas kementerian dalam menangani persoalan agraria yang menghambat investasi dan pembangunan nasional. (Foto Istimewa/Humas Kementerian ATR/BPN)
Oleh Wandi, Minggu, 15 Juni 2025 | 12:19 WIB - Redaktur: Kristantyo Wisnubroto - 413
Jakarta, InfoPublik — Direktur Jenderal Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan (PSKP) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Iljas Tedjo Prijono, menyebut International Conference on Infrastructure (ICI) 2025 sebagai momentum penting untuk mendorong sinergi lintas kementerian dalam menangani persoalan agraria yang menghambat investasi dan pembangunan nasional.
“Dengan kolaborasi antar kementerian di bawah koordinasi Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko IPK), permasalahan tanah dapat diselesaikan secara harmonis demi mendukung pembangunan,” ujar Iljas dalam siaran resminya yang diterima InfoPublik, Sabtu (14/6/2025).
Iljas menekankan bahwa kepastian hukum atas tanah merupakan faktor kunci dalam pengadaan lahan untuk proyek strategis nasional, termasuk investasi dan program transmigrasi. Ia menyebut, forum ICI 2025 memberikan ruang diskusi bersama antar kementerian untuk menyusun langkah kolaboratif.
“Kami mengapresiasi Kemenko IPK yang telah menginisiasi forum ini. Keterlibatan kementerian secara kolektif penting untuk mempercepat penyelesaian konflik pertanahan yang masih menjadi tantangan di lapangan,” jelasnya.
Menurut Iljas, kehadiran koordinasi terpadu mempercepat harmonisasi regulasi dan teknis penanganan lahan yang selama ini sering menjadi hambatan dalam proses pembangunan.
Dirjen PSKP mengakui bahwa pengadaan tanah untuk kepentingan umum, investasi, dan program transmigrasi masih diwarnai berbagai persoalan hukum. Karena itu, ia mendorong pendekatan yang lebih komprehensif dan adil, tidak hanya oleh ATR/BPN, tetapi juga kementerian/lembaga terkait lainnya.
“Sekarang sudah ada sinergi yang baik. Dengan adanya Kantor Menko yang membawahi sejumlah kementerian, ini menjadi bentuk nyata kolaborasi untuk menyelesaikan masalah pertanahan yang kompleks,” pungkasnya.
Lebih lanjut, Iljas menyampaikan bahwa upaya penyelesaian sengketa lahan bertujuan menciptakan iklim investasi yang kondusif dan mendukung kesejahteraan masyarakat, sebagaimana arahan Presiden Prabowo Subianto. Dirjen PSKP berharap sinergi melalui ICI 2025 dapat berlanjut pada tataran implementasi di daerah.
