Transparansi Wujudkan Pengadaan Barang dan Jasa yang Akuntabel

Bandung, InfoPublik – Kepala Biro Humas dan Umum Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Dwi Rahayu Eka Setyowati, menegaskan bahwa transparansi merupakan elemen utama dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa.

Hal tersebut disampaikan Kepala Biro Humas dan Umum Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Dwi Rahayu Eka Setyowati, saat membuka kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa di Aula Kwarda Bumi Kitri Pramuka, Kota Bandung, Jawa Barat, Selasa (24/6/2025).

“Transparansi ini penting diterapkan mulai dari tahap perencanaan hingga serah terima hasil pekerjaan, guna memastikan penggunaan anggaran negara berjalan sesuai aturan dan tujuan,” ujar Dwi Rahayu.

Ia menjelaskan bahwa pengadaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), maupun dana desa, wajib dilakukan secara terbuka. Tanpa transparansi, proses pengadaan rentan terhadap praktik penunjukan langsung yang tidak akuntabel.

Lebih lanjut, transparansi juga dinilai penting untuk mendukung efisiensi. Proses pengadaan yang terbuka memungkinkan setiap tahapan dimonitor, dievaluasi, dan diaudit, sehingga penggunaan anggaran lebih terukur dan tepat sasaran.

“Misalnya dalam proyek pembangunan jembatan. Jika dilakukan secara akuntabel, masyarakat dapat mengetahui besaran anggaran, siapa penyedianya, dan sejauh mana realisasi pekerjaannya,” jelas seorang pejabat pengadaan yang enggan disebutkan namanya.

Transformasi digital juga memperkuat upaya keterbukaan tersebut. Pemerintah kini menggunakan sistem pengadaan berbasis digital, memungkinkan partisipasi pelaku usaha, termasuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), melalui platform e-katalog.

Dengan digitalisasi, UMKM lokal lebih mudah memasarkan produknya, mulai dari kuliner, kerajinan tangan, hingga layanan jamuan ke instansi pemerintah di seluruh Indonesia. Prosesnya lebih sederhana dan persyaratannya lebih inklusif.

“Transparansi pengadaan kini tak hanya soal efisiensi anggaran, tetapi juga membuka peluang besar bagi pelaku usaha lokal untuk tumbuh dan berperan aktif dalam pembangunan nasional,” tambah Dwi.

Menurut LKPP, semakin tinggi partisipasi masyarakat dan pelaku usaha dalam sistem pengadaan, semakin besar pula tingkat kepercayaan publik terhadap penggunaan dana negara.

“Hal ini menjadi fondasi penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, terbuka, dan responsif,”pungkasnya.