ATR/BPN Matangkan Transformasi Layanan Pertanahan, Fokus Kecepatan dan Kepastian

Jakarta, InfoPublik – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menetapkan agenda transformasi layanan sebagai prioritas utama dalam Rapat Pimpinan (Rapim) yang digelar di Jakarta,  Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid menegaskan bahwa pelayanan publik adalah wajah kementerian yang harus segera dibenahi agar lebih sederhana, akurat, dan cepat.

“Kita ingin pelayanan pertanahan tidak lagi berbelit, tetapi hadir dengan sistem yang sederhana, akurat, dan cepat. Transformasi layanan ini harus bisa kita akselerasi, sehingga masyarakat merasakan langsung perubahan,” tegas Nusron pada Rabu (27/8/2025).

Isu teknis menjadi sorotan dalam rapat. Direktur Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah (PHPT), Asnaedi, menekankan bahwa standar operasional pelayanan pertanahan sudah lebih dari satu dekade tidak diperbarui. Kondisi ini dinilai tidak lagi relevan dengan kebutuhan masyarakat yang menuntut pelayanan serba cepat.

“Nilai-nilai pelayanan harus memberikan kemudahan, kenyamanan, transparansi, serta dijalankan secara profesional dan berintegritas agar produk hukum yang dihasilkan berkepastian,” ujar Asnaedi.

Transformasi layanan juga diarahkan pada integrasi sistem dengan Online Single Submission (OSS). Dengan integrasi ini, proses konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) yang sebelumnya membutuhkan waktu berminggu-minggu ditargetkan bisa selesai hanya dalam satu hari.

Langkah ini dinilai akan langsung dirasakan masyarakat dan pelaku usaha. Perizinan tanah untuk investasi maupun penggunaan ruang tidak lagi terhambat birokrasi panjang, melainkan diproses secara digital, transparan, dan real-time.

Dorongan reformasi juga disampaikan Kepala Organisasi, Tata Laksana, dan Manajemen Risiko, Einstein Al Makarima Mohammad. Ia menyebut transformasi layanan pertanahan harus menyentuh seluruh aspek, mulai dari struktur organisasi hingga pembentukan budaya kerja baru.

“Transformasi ini kami rancang dalam peta jalan hingga 2029, dengan target terwujudnya pelayanan publik yang unggul dan birokrasi berkelas dunia,” jelas Einstein.

Rapim ATR/BPN dipimpin langsung oleh Menteri Nusron dan dimoderatori Sekretaris Jenderal Pudji Prasetijanto Hadi. Forum ini diikuti pejabat eselon I dan II, serta terhubung secara daring dengan seluruh Kantor Wilayah BPN Provinsi dan Kantor Pertanahan di Indonesia. Pertemuan tersebut menjadi sarana konsolidasi agar agenda transformasi dapat diterapkan serentak di semua satuan kerja.

Transformasi layanan ini diharapkan tidak hanya mempercepat proses administrasi, tetapi juga menghadirkan kepastian hukum dan kenyamanan bagi masyarakat, sehingga kepercayaan publik terhadap layanan pertanahan semakin meningkat.