RI-ICRC Pertegas Diplomasi Kemanusiaan

Jakarta, InfoPublik - Pemerintah Indonesia dan Komite Internasional Palang Merah (ICRC) mempertegas pentingnya diplomasi kemanusiaan, sebagai instrumen penguatan kerja sama internasional yang berlandaskan prinsip kemanusiaan, netralitas, dan universalitas melalui Annual Briefing Session 2025 di Jakarta, Rabu (21/5/2025).

Asisten Deputi Koordinasi Materi Hukum dan Keadilan Restoratif Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kumham Imipas) RI Robianto mengatakan, pertemuan tahunan tersebut menjadi ajang strategis dalam memperkuat kemitraan bilateral terkait promosi dan implementasi Hukum Humaniter Internasional (HHI) serta berbagai isu kemanusiaan lainnya.

“Kami berharap hasil dari sesi tahunan ini dapat mendorong kerja sama yang lebih konkret dan strategis antara Indonesia dan ICRC dalam menghadapi tantangan kemanusiaan ke depan,” kata Robianto dalam keterangan resmi, Rabu (21/5/2025). 

Adapun pertemuan tersebut juga menjadi forum penyampaian rencana kerja ICRC di Indonesia untuk tahun 2025 serta menerima masukan dari para pemangku kepentingan.

ICRC, kata dia, bekerja untuk memastikan pelindungan dan bantuan kemanusiaan bagi mereka yang terdampak konflik bersenjata.

"Kami juga terus mempromosikan penghormatan terhadap Hukum Humaniter Internasional serta implementasinya di berbagai negara,” ujar Ochilet.

Ia juga menyampaikan bahwa ICRC akan menyelenggarakan roundtable discussion atau diskusi meja bundar dengan Sekretariat ASEAN pada tahun ini guna membahas berbagai isu global terkait HHI.

Sementara itu, Direktur Jenderal Kerja Sama Multilateral Kementerian Luar Negeri RI Tri Tharyat menyampaikan harapan agar diplomasi kemanusiaan Indonesia dapat terus berkembang melalui kerja sama yang erat dengan ICRC.

Lebih lanjut, dirinya menekankan pentingnya revitalisasi Komite Nasional HHI serta eksplorasi bentuk kerja sama baru dengan ICRC, termasuk inovasi dan penguatan kemitraan segitiga antara Indonesia, negara sahabat, dan ICRC.

Kegiatan tersebut dihadiri oleh berbagai instansi strategis, termasuk Kemenko Bidang Politik dan Keamanan RI, Kementerian Hukum RI, TNI, Polri, Badan Intelijen Negara RI, Badan Keamanan Laut RI, Komnas HAM RI, dan Palang Merah Indonesia.

Partisipasi lintas sektor menunjukkan komitmen bersama dalam membangun kerja sama yang lebih inklusif dan terstruktur di bidang kemanusiaan.