Pelibatan Perempuan dalam Pembangunan Jadi Penghormatan terhadap Martabat Manusia

Jakarta, InfoPublik - Ketua DPR RI Puan Maharani mengingatkan bahwa pelibatan perempuan dalam proses pembangunan lebih dari sekedar tindakan afirmatif, melainkan sebagai wujud penghormatan terhadap martabat manusia.

"Kita harus terus mengingatkan bahwa melibatkan perempuan dalam proses pembangunan lebih dari sekedar tindakan afirmatif, melainkan sebagai wujud penghormatan terhadap martabat manusia. Perempuan dan laki-laki harus berjuang bersama, bukan untuk mengesampingkan satu sama lain," kata Puan dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Rabu (11/6/2025).

Hal itu disampaikannya saat menjadi pembicara kunci (keynote speaker) dalam konferensi internasional "Role of Women in Strengthening Global Resilience and Advancing Diplomacy" yang digelar di California State University (CSU), Sacramento, Amerika Serikat (AS) pada Selasa (10/6) waktu setempat.

Dia menegaskan bahwa perbedaan biologis tidak boleh menjadi perbedaan peran di berbagai aspek kehidupan sebab kesetaraan gender mengakui bahwa hak politik, sosial, ekonomi dan budaya laki-laki dan perempuan adalah sama.

"Hampir setengah dari 280 juta penduduk Indonesia adalah perempuan. Banyak perempuan yang telah berkontribusi terhadap kemajuan signifikan bagi Indonesia," ujarnya.

Dia lantas memaparkan keterlibatan perempuan di kancah politik Indonesia, termasuk keberadaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang menyatakan partai politik harus memiliki minimal 30 persen keterwakilan perempuan di parlemen.

“Selama periode 2019–2024, proporsi perempuan di parlemen berhasil mengalami peningkatan dari 17,3 persen menjadi 21,39 persen,” ucapnya.

Dia mengatakan perempuan Indonesia pun berhasil berperan di tingkat kepemimpinan nasional sebagai pemimpin negara, misalnya Presiden Ke-5 RI Megawati Soekarnoputri, termasuk dirinya yang menjadi Ketua DPR perempuan pertama setelah 74 tahun Indonesia merdeka.

"Peran perempuan dalam ikut membangun tatanan dunia yang lebih baik bagi kehidupan sosial, politik, ekonomi, dan budaya, akan memberikan masa depan yang bermartabat untuk diwariskan kepada generasi berikutnya," tuturnya.

Adapun terkait urgensi kehadiran perempuan di arena diplomasi, dia menegaskan bahwa perempuan dapat menjadi agen perubahan dalam kebijakan publik yang inklusif.

"Partisipasi perempuan dalam proses pengambilan keputusan akan menghasilkan upaya pemulihan dan pembangunan tata dunia yang lebih baik, yang membebaskan tata dunia dari ketidakadilan struktural, diskriminasi gender, stereotip, kesenjangan kelompok masyarakat, dan eksploitasi," katanya.

"Bahwa inklusi sosial, kesetaraan gender, dan pemberdayaan perempuan merupakan kunci dalam memajukan dan menyejahterakan umat manusia. Kemajuan dan kesejahteraan umat manusia terwujud apabila perempuannya juga maju dan sejahtera," ucap dia.