:
Jakarta, InfoPublik - Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Persatuan Inteligensia Kristen Indonesia (PIKI), Badikenita Putri Sitepu, mengatakan dialog kebangsaan yang diselenggarakan oleh PIKI bersama para cendekiawan antaragama, dimaksudkan untuk memberikan solusi dan jalan keluar bagi persolan bangsa Indonesia dari dampak persoalan yang terjadi di seluruh dunia (global).
“Kita berharap dari dialog itu akan ada ide-ide bagus yang bias kita bawa ke Pemerintah pusat dan juga DPR RI untuk selanjutnya dapat ditindaklanjuti,” kata Badikenita Putri Sitepu, di Jakarta, Selasa (10/1/2023).
Ia menuturkan, krisis di Eropa diprediksi berdampak pada Indonesia minimal disebabkan tiga hal, yaitu keluarnya modal asing, prospek ekspor yang berkurang akibat pengetatan di sejumlah negara importir, dan penurunan pendapatan dan pengetatan konsumen lokal terhadap barang konsumsi.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan sejumlah tantangan pada tahun depan yaitu ancaman akibat perubahan iklim, ketegangan geopolitik yang terus berlangsung yang menyebabkan disrupsi pasokan global yang memicu lonjakan inflasi.
Berapa pengamat mengatakan inflasi Indonesia akan mencapai empt persen, jauh dari target pemerintah Indonesia sebesar 3,6 persen.
Di sisi politik, pada 2023 ini, Indonesia akan memasuki tahapan proses pemilihan umum. Tentunya akan membutuhkan biaya besar dan kestabilan ekonomi dan kepastian politik serta keamanan.
Di saat bersamaan, banyak sekali kajian dan laporan kuantitatif betapa konsolidasi demokrasi di Indonesia, mengalami proses reverse atau kualitas demokrasi menurun, ditandai dengan turunnya semua indicator kualitatis demokrasi Indonesia di lembaga pemeringkat global (Freedom Hous, The IEU, IDI, dll.
Di sisi hukum, pemerintah Indonesia mengeluarkan Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (30/12/2022) di tengah-tengah ancaman resesi dan tantangan ke depan, yang membutuhkan soliditas antar elemen bangsa agar Indonesia mampu melewati semua masalah ini. Selain juga ditetapkannya UU KUHP baru, UU Nomor 1 Tahun 2023.
Tentu, kitapun tidak akan menutup mata atas kualitas toleransi Indonesia yang menandai dan sekaligus juga menjadi refleksi kultural kebersamaan dan persatuan Indonesia sejauh ini. Kota masih mengalami dan menyaksikan tindakan-tindakan intoleransi pada tingkat kemasyarakatan, dan bahkan eskpresi lain yang lebih politis, juga kita saksikan dalam banyak kejadian.
Terlepas dari bagaimanapun situasi ekonomi, politik, hukum dan kesiapan kultural secara nasionalglobal pada 2023 ini, kita tetap membutuhkan dan mempertahankan pondasi bangsa ini harus tetap kokoh agar pembangunan bangsa dan negara ini tetap berjalan ke arah yang lebih baik.
“Oleh karena itulah, pada Dialog Kebangsaan Awal Tahun 2023 antar Lembaga Cendekiawan akan memberikan catatan-catatan kritis untuk melihat dan memahami kondisi Indonesia sebagai bentuk pertanggungjawaban dan sumbangan kaum cendikiawan bagi Indonesia,” tutupnya.
Dalam acara dialog kebangsaan bertema Catatan Kritis Dinamika Kebangsaan Indonesia di 2023, (Antisipasi, Proyeksi Menghadapi Krisis Global dan Setahun Jelang Tahun Politik 2024) yang digelar PIKI, Selasa (10/1/2023) itu menghadirkan narasumber Ketua Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama (ISNU), KH. Ali Maskur Musa, Ketua Ikatan Sarjana Katolik Indonesia (ISKA) Lucy A. Yusginatoro, Ketua Umum Keluarga Cendekiawan Budha Indonesia (KCBI), Yuriani, Ketua Umum Ikatan Cendikiawan Hindu Indonesia (ICHI), Inyoman Widia.
Foto: Wandi/InfoPublik