:
Oleh Wahyu Sudoyo, Kamis, 12 Januari 2023 | 07:00 WIB - Redaktur: Untung S - 219
Jakarta, InfoPublik – Kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan (multistakeholder) akan terus diperkuat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) untuk untuk mencapai target bebas sampah (zero waste) nasional pada 2030 mendatang.
"Tentu saja berbagai dinamika di lapangan masih menantang, dan kita akan bekerja keras untuk menyempurnakan semuanya. Optimis bisa (mencapai target zero waste),” kata Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Menteri LHK), Siti Nurbaya, dalam keterangan resmi yang diterima InfoPublik terkait kunjungan kerjanya di Bali, pada Rabu (11/1/2023).
Hadir mendampingi Menteri LHK, Direktur Jenderal PSLB3 KLHK, Sekretaris Daerah Kabupaten Klungkung, Kepala P3E Bali Nusa Tenggara KLHK, dan beberapa Staf dan Tenaga Ahli Menteri LHK.
Pada kunjungan kerja itu, Menteri LHK mengunjungi Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) Mengwitani Kabupaten Badung dan TPST TOSS (Tempat Olah Sampah Setempat), Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali.
Di TPST tersebut, sampah yang masuk tercatat 17 ton per hari dengan komposisi 64 persen organik yang kemudian diolah sehingga menghasilkan kompos untuk keperluan keseharian pupuk dan tanaman dan bahan bricket RDF yang dikerjasamakan dengan PT Pembangkit Jawa Bali (PJB), sebagai co-firing batubara.
"Masih ada residu ke TPA sekitar 10 persen ini bagian yang harus diintevensi dalam konsepsi penyelesaian sampah secara tuntas," imbuh Menteri Siti.
Sebelumnya Menteri LHK juga mengunjungi Bank Sampah Benteng Kreasi Sentul City Recycle Center, Bogor, yang dinobatkan sebagai Bank Sampah Terbaik 2021 lalu.
Menteri LHK melihat proses pengolahan sampah di Provinsi Bali telah cukup maju, dengan adanya dukungan dari berbagai pihak.
"Peran Pemerintah Daerah Kabupaten cukup menonjol didukung oleh Pemerintah Pusat, Asosiasi Pengusaha Sampah dan juga dukungan swasta secara terbatas," tutur dia.
Melihat kemajuan pengelolaan sampah di Indonesia, Menteri Siti berpendapat, penyelesaian strategis persoalan sampah memerlukan kombinasi kerja kepemimpinan (leadership) Pemda atau Kepala Daerah, kelompok swadaya masyarakat, dunia usaha, dan badan Usaha Milik Daerah (BUMD) atau swasta.
Sinergisitas kerja tersebut menurutnya mulai terlihat semakin massif sejak 2016 lalu.
"Hal ini terus berkembang dan berbagai inovasi kreatif terutama dari kalangan generasi muda yang juga mulai aktif terlihat," tandas Menteri LHK.
Foto: Biro Humas KLHK