Idul Adha 2025 Jatuh pada 6 Juni, Ini Penjelasan Resmi dari Kemenag

Jakarta, InfoPublik  – Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Agama (Kemenag) resmi menetapkan Hari Raya Idul Adha 1446 Hijriah jatuh pada Jumat, 6 Juni 2025. Penetapan ini diumumkan langsung oleh Menteri Agama RI, Nasaruddin Umar, dalam konferensi pers usai Sidang Isbat yang digelar pada Selasa, (27/5/2025).

"Setelah mempertimbangkan hasil hisab dan rukyat hilal, kami tetapkan bahwa 1 Dzulhijjah 1446 Hijriah jatuh pada Rabu, 28 Mei 2025. Maka, 10 Dzulhijjah atau Hari Raya Idul Adha jatuh pada 6 Juni 2025," ujar Menag Nasaruddin dalam siaran langsung dari kantor Kemenag RI, Jakarta.

Penentuan 1 Dzulhijjah dilakukan melalui Sidang Isbat yang melibatkan berbagai unsur, mulai dari tim hisab dan rukyat Kemenag, ahli astronomi, perwakilan ormas Islam, hingga Komisi VIII DPR RI. Proses dilakukan dengan pendekatan ilmiah dan tetap berpegang pada kaidah syariah.

Metode yang digunakan merujuk pada kriteria baru MABIMS (Menteri Agama Brunei, Indonesia, Malaysia, dan Singapura), yakni: tinggi hilal minimal 3 derajat, elongasi (jarak sudut bulan-matahari) minimal 6,4 derajat

Jika hilal memenuhi kriteria tersebut dan berhasil terlihat di titik-titik pemantauan, maka keesokan harinya ditetapkan sebagai tanggal 1 bulan hijriah berikutnya.

Kemenag melalui tim Rukyatul Hilal melakukan pemantauan di lebih dari 100 titik di seluruh Indonesia, dari Sabang hingga Merauke. Data hasil rukyat ini dikompilasi dan dibahas secara tertutup dalam sidang isbat sebelum diumumkan ke publik.

“Posisi hilal sudah memenuhi kriteria visibilitas dan telah berhasil terlihat di beberapa lokasi pemantauan, sehingga menjadi dasar kuat untuk menetapkan 1 Dzulhijjah,” jelas Menag.

Dengan ditetapkannya 1 Dzulhijjah pada 28 Mei 2025, maka puasa Arafah, yang dilaksanakan pada 9 Dzulhijjah, akan jatuh pada Kamis, 5 Juni 2025. Sementara itu, hari Tasyrik berlangsung mulai 7 hingga 9 Juni 2025.

Penetapan ini menjadi acuan penting bagi umat Islam dalam merencanakan ibadah kurban, puasa sunah, serta berbagai kegiatan sosial dan keagamaan lainnya.

Kemenag menegaskan bahwa Sidang Isbat dilakukan secara terbuka, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah maupun keagamaan.

“Sidang isbat bukan hanya soal melihat bulan. Ini bagian dari menjaga kesatuan umat dan menghadirkan kepastian ibadah yang berdasarkan ilmu dan musyawarah,” ujar Menag Nasaruddin.

.