ASN Komunikasi Publik Daerah Didorong Lebih Responsif Tangani Isu Publik di Era Digital

Jakarta, InfoPublik – Aparatur Sipil Negara (ASN) Komunikasi Publik Daerah didorong untuk lebih responsif dalam menangani isu public di era digital karena menjadi ujung tombak dalam menjalankan kebijakan pemerintah.

Hal ini ditegaskan Pelaksana tugas (Plt). Direktur Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi), Marroli Jeni Indarto, dalam Bimbingan Teknis Strategi Komunikasi Berbasis Isu Publik di Hotel Aryaduta Bali, pada Kamis (3/7/2025).

“Komunikasi bukan lagi pelengkap birokrasi. ASN komunikasi publik adalah arsitek narasi kebijakan. Tugas kita tidak sekadar menyampaikan informasi, tapi membentuk persepsi, membangun kepercayaan, dan menciptakan ruang dialog antara pemerintah dan masyarakat,” ujar Marolli.

Kegiatan ini diikuti oleh perwakilan ASN dari Dinas Kominfo berbagai daerah, dengan tujuan memperkuat kapasitas aparatur dalam menyusun strategi komunikasi berbasis isu publik yang responsif terhadap dinamika opini masyarakat di era digital.

Marolli juga menyoroti amanat Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika (Permenkominfo) No. 4 Tahun 2024, yang menggarisbawahi tugas Dinas Kominfo dalam menyusun strategi komunikasi publik pada sub urusan Informasi dan Komunikasi Publik (IKP). Ia menekankan pentingnya menyikapi kecepatan dinamika media sosial dengan kepekaan isu dan kecakapan dalam mengemas pesan.

Salah satu isu strategis yang dibahas secara mendalam adalah implementasi Peraturan Pemerintah (PP) No. 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Perlindungan Anak, atau yang dikenal sebagai PP TUNAS.

“PP TUNAS bukan sekadar regulasi, tapi komitmen negara untuk menghadirkan ruang digital yang aman bagi anak-anak Indonesia. ASN komunikasi publik harus menjadi agen perubahan, membungkus regulasi ini dalam narasi yang empati dan membumi,” tegas dia.

Dalam kesempatan itu, Kepala Dinas Kominfo Provinsi Bali, I Gede Permana, menyampaikan Indeks Pengelolaan IKP 2024 sebagai praktik baik pengelolaan IKP di daerah. Berdasarkan Indeks Pengelolaan IKP tersebut, Provinsi Bali memperoleh skor 90,62 dari dimensi input, dengan indikator kesiapan yang sangat baik mulai dari anggaran, sarana prasarana, hingga kualitas bahan informasi.

Sementara itu, Direktur Utama PT Digivla Indonesia, Reza A. Maulana, menegaskan pentingnya menjadikan data dan suara publik sebagai fondasi strategi komunikasi pemerintah. I juga mengingatkan bahw komunikasi publik tidak boleh berjalan tanpa arah, melainkan harus didukung oleh analisis media sosial yang real time dan terukur.

“Informasi negatif menyebar 80 persen lebih cepat daripada fakta. Tanpa pemantauan terstruktur, reputasi pemerintah bisa rusak sebelum sempat menjelaskan. Di sinilah pentingnya ASN memahami cara kerja algoritma dan sentimen publik,” jelas Reza.

Hifni Alifahmi, Strategic Communication Expert dari Reputasia, memaparkan tentang perencanaan strategi komunikasi berbasis isu dengan pendekatan sistematis. Ia memperkenalkan berbagai model penyusunan strategi komunikasi berbasis data, termasuk model ROSTIR dan OASIS, yang lazim digunakan dalam kampanye komunikasi pemerintah di berbagai negara.

Menurut Hifni, strategi komunikasi yang efektif dimulai dari pemahaman yang kuat terhadap isu, khalayak sasaran, dan pemetaan narasi.

“Komunikasi publik hari ini harus holistik, melibatkan komunitas, menjawab keresahan publik, dan memberikan dampak sosial nyata. Peran ASN bukan hanya menyampaikan informasi, tetapi juga membangun kepercayaan, mengelola persepsi, dan menjadi pendengar yang aktif dari masyarakat,” kata dia.

Bimtek ini juga menghadirkan sesi simulasi dan praktik langsung terkait penyusunan rencana analisis media sosial serta perancangan strategi komunikasi berbasis data. Melalui sesi ini, peserta diajak untuk memahami cara isu publik di media sosial bisa direspons cepat dan dikemas menjadi narasi strategis pemerintah.

Kegiatan ini diharapkan dapat memperkuat kompetensi ASN komunikasi publik di daerah agar lebih adaptif, analitis, dan kolaboratif dalam menyusun strategi komunikasi, terutama dalam menghadapi isu-isu sensitif yang berkembang cepat di ruang digital. Bimtek juga menjadi momentum memperkuat jejaring antarinstansi dan daerah guna menciptakan narasi tunggal dan berkoordinasi.