OPD dan Stakeholder Harus Bisa Komitmen Atasi Masalah Kemiskinan Ekstrim dan Penanganan Stunting di Kab Jayapura

Sentani, InfoPublik - Kabupaten Jayapura terus berupaya menangani masalah kemiskinan ekstrim dan stunting secara menyeluruh melalui berbagai langkah yang diambil oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jayapura dan instansi terkait. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Jayapura, Parson Horota, menyampaikan hal ini dalam sebuah wawancara pada Senin (27/11/2023).

Parson menjelaskan bahwa penurunan angka stunting di Kabupaten Jayapura menjadi fokus utama untuk mendukung program nasional. Hal ini dilakukan secara komprehensif melalui kerjasama antar-OPD di Pemkab Jayapura, dengan setiap OPD menetapkan Tupoksi (Tugas Pokok dan Fungsi) masing-masing, bahkan hingga tingkat kampung dan organisasi lainnya.

"Prevalensi angka stunting telah mengalami penurunan dari tahun ke tahun, dan saat ini sudah mencapai sekitar 17 persen dari target nasional di bawah 14 persen pada tahun 2024. Dengan sisa waktu yang ada, kami optimis dapat mencapai penurunan maksimal, dan ini membutuhkan komitmen serta kerjasama dari semua pihak," ungkap Parson.

Sementara itu, penanganan kemiskinan ekstrim di Kabupaten Jayapura dilakukan dengan mengendalikan inflasi. Parson menjelaskan bahwa jika terjadi inflasi, pendapatan masyarakat akan menurun, dan daya beli yang rendah akan menyebabkan kemiskinan.

Oleh karena itu, langkah yang diambil adalah menjaga standar harga barang agar tetap terjangkau oleh masyarakat.

"Kami melakukan koordinasi dengan OPD teknis untuk menjaga stabilitas harga barang di Kabupaten Jayapura. Pj Bupati Jayapura bersama dengan instansi lain juga mengambil kebijakan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat," ucapnya.

Parson berharap agar OPD terkait, seperti Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura, serta Dinas Ketahanan Pangan, dapat menanam sejumlah komoditas yang mampu menggerakkan ekonomi masyarakat, menjaga stabilitas harga, dan memberikan bantuan kepada warga yang termasuk dalam kategori miskin ekstrim. (*/kab Jayapura/toeb)