198,3 Miliar Terindikasi Tidak Efektif, Pemkab Batola Bersama BPKP Entry Briefing APBD 2024

Marabahan, InfoPublik – Pemerintah Kabupaten Barito Kuala dan Kepala Perwakilan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Kalimantan Selatan melaksanakan evaluasi atas Perencanaan dan Penganggaran APBD Tahun Anggaran 2024 pada Pemerintah Daerah kabupaten Barito Kuala untuk Sektor Pengentasan Kemiskinan dan Sektor Penanganan Prevalensi Stunting, di kediaman Penjabat (PJ) Bupati, Selasa (27/02).

Evaluasi tersebut terdiri dari belanja Direct dan Indirect berkaitan dengan belanja langsung dan tidak langsung yang diterima oleh masyarakat. Seperti program pengentasan stunting dan penurunan prevalensi stunting yang termasuk belanja langsung diterima oleh masyarakat seperti makanan bergizi, telur dan susu. Sedangkan, belanja indirect berkaitan dengan belanja modal dan perbaikan infrastruktur serta sarana sanitasi yang tidak langsung diterima oleh masyarakat.

“Belanja indirect diartikan belanja–belanja yang tidak menyentuh masyarakat dan bahkan kadang belanja yang tidak terkait dengan program itu sendiri atau capaian ultimate outcome. Jadi potensi tidak efektif itu secara total 62,45 % dari seluruh anggaran yang dievaluasi kemudian dipetakan ke dalam 5 sektor itu secara aplikatif ke dalam aplikasi evern tahun 2023. Jadi ada 198,3 miliar yang terindikasi atau berpotensi tidak efektif dan tentunya adalah belanja yang berpotensi tidak efektif,” jelas Oman BPKP Kalsel.

Lanjut kata Oman, penetapan sasaran kegiatan yang tidak memperhatikan target sebelumnya dan kemudian tidak memenuhi kriteria smart terukur dan sebagainya sejumlah 49,86% yang berpotensi belanja tidak efektif yang akan dikaitkan kepada ultimate outcome dari masing–masing sektor. Kecuali pada penanganan stunting, menurutnya, belum diketahui terverifikasi dari SSQE data stunting. “Masih belum fix dan mudah–mudahan tercapai terealisasi karena stunting ini jadi target utama perencanaan pembangunan jangka panjang di pemeritah pusat pada tahun 2024 ini dengan capaian 14% target nasional,” harapnya.

Kepala Perwakilan Badan Pengawas Keuangan Pembangunan (BPKP) menjelaskan diseminasi hasil evaluasi perencanaan dan pengganggaran tahun 2023 sebagai bahan nanti bagi pemerintah daerah khususnya Pemerintah Kabupaten Barito Kuala dalam memperbaiki kualitas perencanaan anggaran sehingga dapat mendukung sasaran pembangunan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah. (A.A/R.G)