Biodiversitas Kalbar, Kekayaan Alam yang Harus Dijaga dan Dimanfaatkan

Pontianak, InfoPublik – Penjabat (Pj) Gubernur Kalimantan Barat (Kalbar), Harisson, membuka rapat koordinasi kelompok kerja percepatan penguatan perhutanan sosial serta peluncuran dokumen profil keanekaragaman hayati (Kehati). Acara berlangsung di Hotel Mercure, Kota Pontianak, Provinsi Kalbar, Rabu (4/12/2024).

“Melalui kegiatan ini, saya berharap tercipta komitmen kuat untuk mewujudkan langkah konkret dalam mengembangkan program perhutanan sosial sekaligus melestarikan lingkungan di Kalimantan Barat. Semua ini bertujuan untuk masyarakat sejahtera dan hutan lestari,” ujar Harisson.

Dalam upaya mengatasi kemiskinan dan konflik tenurial di sekitar kawasan hutan, pemerintah mencanangkan program Perhutanan Sosial. Program ini mencakup lima skema: Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan, Hutan Tanaman Rakyat, Kemitraan Kehutanan, dan Penetapan Hutan Adat.

Dari total 2.046 desa di Kalbar, sebanyak 1.157 desa (57 persen) berada di dalam atau sekitar kawasan hutan. Harisson menegaskan bahwa program ini selaras dengan kondisi Kalbar.

“Program Perhutanan Sosial dapat menjadi solusi strategis bagi desa-desa sekitar hutan dengan mengembangkan usaha produktif sesuai potensi wilayah, sambil tetap menjaga perlindungan hutan dan lingkungan,” jelasnya.

Kalbar dikenal sebagai pusat biodiversitas dengan 12 ekosistem alami mulai dari terumbu karang hingga puncak pegunungan. Dalam profil keanekaragaman hayati Kalbar, telah teridentifikasi 1.751 spesies tumbuhan asli dan 1.423 spesies satwa liar.

Beberapa spesies dominan meliputi:

• Anggrek liar: 320 spesies
• Meranti-merantian: 150 spesies
• Burung: 546 spesies
• Mamalia: 114 spesies

Harisson menekankan pentingnya pelestarian biodiversitas untuk memberikan manfaat ekologis, ekonomi, dan sosial bagi masyarakat lokal dan global.

“Kami berkomitmen menjaga keseimbangan antara aktivitas manusia dan keanekaragaman hayati, sehingga masyarakat dapat hidup berdampingan dengan lingkungan secara harmonis,” imbuhnya.

Pj Gubernur juga mendorong pemanfaatan hasil hutan non-kayu seperti bahan obat-obatan yang dapat diekspor.

“Pemanfaatan sumber daya harus dikaji secara matang agar tidak merusak lingkungan. Langkah ini penting untuk memastikan keberlanjutan ekologi sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” katanya.

(rfa/irf)