Pemkab Bintan Tingkatkan Transparansi dengan Fraud Risk Assessment

Bintan, InfoPublik – Pemerintah Kabupaten Bintan menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Penyusunan Penilaian Risiko/Fraud Risk Assessment (FRA) Tingkat OPD di Gedung Convention Hall Awandari Hotel and Resort, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau pada Senin (20/1/2025).

Bimtek dilakukan dalam rangka mengidentifikasi dan mengatasi risiko kecurangan yang berpotensi dilakukan oleh pihak internal maupun eksternal.

Sekretaris Daerah Kabupaten Bintan, Ronny Kartika, yang membuka acara tersebut, menekankan pentingnya mitigasi risiko dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) organisasi perangkat daerah (OPD).

"Setiap OPD harus menyusun program, kegiatan, dan sub-kegiatan berdasarkan Rencana Kerja (Renja) yang berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) OPD, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Di dalamnya, harus mempertimbangkan risiko yang mungkin timbul," ujar Ronny.

Ronny menjelaskan, FRA adalah proses sistematis yang bertujuan untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan mengelola risiko kecurangan (fraud) dalam organisasi. Proses ini juga mencakup evaluasi sistem, prosedur, dan kontrol internal untuk mendeteksi potensi kelemahan yang dapat dimanfaatkan pihak tidak bertanggung jawab.

"FRA memberikan perlindungan menyeluruh bagi OPD dari berbagai ancaman kecurangan, seperti penyalahgunaan aset hingga manipulasi data keuangan," tambahnya.

Beberapa alasan mengapa FRA harus menjadi prioritas bagi OPD meliputi mengurangi risiko permasalahan keuangan, meningkatkan kepercayaan publik terhadap OPD, memastikan kepatuhan terhadap regulasi, dan meningkatkan efisiensi operasional.

Ronny juga memaparkan langkah-langkah penting dalam penerapan FRA, di antaranya:

• Membentuk Tim Penilaian Risiko.
• Mengidentifikasi risiko fraud.
• Melakukan analisis risiko.
• Mengimplementasikan kebijakan pencegahan.
• Monitoring dan evaluasi secara berkala.
• Penyesuaian dan perbaikan berkelanjutan.

"FRA harus menjadi bagian integral dari perencanaan dan pelaksanaan program setiap OPD agar pelaksanaan tugas berjalan dengan baik dan sesuai aturan," jelas Ronny.

Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan publik dan menciptakan sistem pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel di Kabupaten Bintan.