Pemkot Probolinggo Gandeng BPKP Jatim untuk Tingkatkan Transparansi Anggaran

Kanigaran, InfoPublik – Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Jawa Timur menggelar entry meeting untuk mengevaluasi perencanaan dan penganggaran tahun 2025 di ruang transit Kantor Pemerintah Kota Probolinggo,Provinsi Jawa Timur pada Selasa (18/2/2025).

Penjabat (Pj) Wali Kota Probolinggo, M. Taufik Kurniawan, menyambut baik evaluasi dari BPKP Jatim ini dan menyebutnya sebagai momentum introspeksi diri bagi Pemkot Probolinggo dalam mewujudkan pembangunan daerah yang lebih transparan dan akuntabel.

"Evaluasi ini menjadi dasar penting bagi kami dalam menganggarkan APBD sesuai kebutuhan, meningkatkan efisiensi, serta memastikan transparansi dalam perencanaan dan penganggaran daerah ke depannya," ujar Taufik.

Sementara itu, Kepala BPKP Jatim, Abul Chair, menekankan bahwa evaluasi ini bertujuan untuk mengidentifikasi efektivitas penggunaan anggaran, serta menganalisis permasalahan yang dapat menghambat pembangunan daerah.

"Kami tidak hanya melihat berapa alokasi rupiah yang berpotensi tidak efektif dan efisien, tetapi juga memetakan kendala dalam perencanaan dan penganggaran daerah," jelasnya.

Beberapa sektor utama yang menjadi fokus evaluasi, antara lain kemiskinan ekstrem, penanganan stunting, pendidikan, kesehatan, dan ketahanan pangan.

BPKP juga memberikan perhatian khusus pada optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan pengelolaan dana transfer dari pemerintah pusat, mengingat masih banyak daerah yang belum mandiri secara fiskal.

Dalam kesempatan tersebut, Abul Chair juga mengingatkan bahwa bulan Februari menjadi momentum penting dengan adanya pelantikan kepala daerah baru di berbagai provinsi dan kabupaten/kota. Ia menegaskan bahwa dokumen perencanaan dan penganggaran, termasuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), harus segera disusun dan diselaraskan dengan visi kepala daerah terpilih serta target pembangunan nasional.

"RPJMD harus segera dirancang dengan strategi yang lebih akuntabel dan efektif. Selain itu, pemerintah daerah harus memastikan bahwa belanja daerah benar-benar digunakan untuk kebutuhan prioritas masyarakat," tegasnya.

Abul Chair menambahkan bahwa secara umum, stabilitas keuangan di Kota Probolinggo masih dalam batas yang terukur dan baik.

"Stabilitas keuangan daerah tetap terjaga, namun yang lebih penting adalah bagaimana mengatur pelaksanaan keuangan agar tetap tertib, transparan, dan bertanggung jawab," ujarnya.

Ia juga menyampaikan harapannya agar hasil evaluasi ini dapat dijadikan dasar perbaikan dalam perencanaan dan penganggaran, sehingga ke depan Kota Probolinggo dapat lebih efisien dalam alokasi anggaran dan optimal dalam pencapaian pembangunan.

(es/pin)