Bupati Merauke Minta Dukungan Pusat untuk Realisasikan Pembangunan Strategis

Merauke, InfoPublik - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Merauke  menyelenggarakan Forum Sinkronisasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk periode 2025-2029 dengan dokumen perencanaan pembangunan nasional  di Auditorium Kantor Bupati Merauke pada Jumat (29/8/2025).

Bupati Merauke, Yoseph Bladib Gebze,  mengatakan bahwa forum itu merupakan langkah krusial untuk memastikan integrasi yang utuh antara RPJMD Kabupaten Merauke, dengan dokumen perencanaan di tingkat nasional.

Ia menyatakan, posisi strategis Merauke sebagai daerah perbatasan yang ditetapkan sebagai lumbung pangan nasional dan gerbang timur nusantara, sehingga semua aspek pembangunan harus disusun secara bersama dan terpadu.

Beberapa fokus pembangunan yang disoroti bupati meliputi penguatan infrastruktur dana kolektif dan pelayanan dasar untuk wilayah terluar, pembangunan kawasan perbatasan, keberlanjutan program pangan nasional, serta pemberdayaan masyarakat Orang Asli Papua (OAP) dan penduduk nusantara lainnya di Merauke.

Untuk merealisasikan cita-cita besar tersebut, bupati secara khusus memohon dukungan penuh dari Pemerintah Pusat.

“Kami mohon dukungan Menteri PUPR untuk pembangunan jalan, irigasi, dan air baku. Kepada Menteri Pertanian, kami harap ada penguatan bagi para petani, penyuluh, dan pembangunan ekosistem pangan. Untuk arah kebijakan dan fasilitas pendanaan, kami memohon dukungan dari Menteri Dalam Negeri dan Kepala Bappenas RI. Semua ini kami harap menjadi perhatian serius Pemerintah Pusat,” pintanya.

Pendapat senada disampaikan oleh Kepala Bapperida Papua Selatan, Ulmi Listyaningsih Wayeni, yang hadir mewakili Gubernur Apolo Safanpo.

Ia menjelaskan. bahwa RPJMD adalah dokumen perencanaan pokok pembangunan daerah untuk lima tahun ke depan, sementara RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) menjadi pedoman bagi seluruh Indonesia.

Forum ini, menurutnya, memastikan terjadinya sinkronisasi, harmonisasi, dan integrasi antara kedua level perencanaan tersebut.

“Dengan demikian, pembangunan yang kita laksanakan di Papua Selatan, khususnya di Kabupaten Merauke, akan berjalan selaras dengan kualitas pembangunan nasional sekaligus menjawab kebutuhan masyarakat di daerah,” ujar Ulmi.

Lebih lanjut, Ulmi menegaskan bahwa Kabupaten Merauke bukan hanya merupakan lumbung pangan nasional dalam program Food Estate, melainkan juga berperan sebagai pintu gerbang terdepan Indonesia di kawasan timur.

Poin-poin krusial tersebut mencakup penguatan ketahanan pangan nasional melalui sektor pertanian berkelanjutan, peningkatan infrastruktur dasar untuk mendukung konektivitas antarwilayah dalam provinsi, serta peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) lokal agar manfaat pembangunan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

Selain itu, pelestarian lingkungan hidup dan pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) secara berkelanjutan juga mutlak diperlukan mengingat Merauke memiliki ekosistem yang unik dan kaya.

Terakhir, penguatan tata kelola pemerintahan daerah yang transparan, akuntabel, dan berbasis data menjadi pilar penunjang utama untuk mewujudkan semua tujuan pembangunan tersebut.(McMrk/geet/Af)