15 Pos Belanja Daerah Akan Diefisiensikan Tahun 2026

Kota Gorontalo, InfoPublik – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Gorontalo memastikan akan menerapkan kebijakan penganggaran yang lebih ketat dan selektif pada tahun 2026.

Langkah efisiensi itu diambil sebagai respons atas keterbatasan kapasitas fiskal yang disebabkan oleh penurunan alokasi dana transfer dari pemerintah pusat.

Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo, Sofian Ibrahim, mengungkapkan setidaknya ada 15 pos pengeluaran yang akan dimasukkan ke dalam skema penghematan.

Yang mencolok, belanja infrastruktur yang sebelumnya menjadi prioritas justru akan mendapatkan efisiensi pada tahun depan.

“Tahun ini infrastruktur sudah menjadi prioritas dari tujuh item yang dihemat. Ternyata tahun depan, infrastruktur juga jadi prioritas yang nantinya kita akan lakukan efisiensi,” papar Sofian saat membuka asistensi dan verifikasi Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA SKPD) di Ruang Dulohupa, Kompleks Gubernuran, Selasa (26/8/2025).

Selain infrastruktur, pos-pos belanja yang akan diefisienksi secara komprehensif meliputi pengadaan Alat Tulis Kantor (ATK), penyelenggaraan kegiatan seremonial, seminar, pendidikan dan pelatihan (diklat) serta bimbingan teknis (bimtek).

Efisiensi juga berlaku untuk honorarium, sewa gedung, pemeliharaan dan perawatan aset, percetakan dan souvenir, bantuan pemerintah, lisensi aplikasi, jasa angkutan, perjalanan dinas, serta pengadaan peralatan dan mesin.

Menurut Sofian, kebijakan itu dirancang untuk memastikan bahwa setiap rupiah anggaran yang terbatas dapat dialokasikan secara optimal kepada program-program yang benar-benar bersifat prioritas dan memiliki dampak langsung serta nyata bagi kesejahteraan masyarakat.

Ia menegaskan, bahwa OPD tidak boleh hanya bergantung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi.

“Kita harus mencoba agar tidak hanya berharap di APBD. Mungkin bisa melalui integrasi program dengan pemerintah kota atau kementerian-lembaga. Sehingga ada sumber-sumber lain yang bisa kita gunakan untuk memberi penguatan atas prioritas maupun program unggulan yang ada di seluruh OPD,” tegasnya.

Lebih lanjut, Sofian menekankan bahwa momentum efisiensi ini harus menjadi pengingat bagi seluruh OPD untuk meningkatkan kedisiplinan dalam menyusun perencanaan anggaran.

Penyusunan anggaran harus berlandaskan pada analisis kebutuhan strategis dan indikator kinerja yang terukur dan jelas, bukan sekadar mengikuti pola atau kebiasaan tahun-tahun sebelumnya.

Sofian juga secara tegas mengingatkan agar praktik yang selama ini kerap dilakukan, yaitu sengaja mengecilkan pagu anggaran untuk kegiatan inti dengan harapan mendapatkan tambahan dana pada tahap revisi, harus segera dihentikan.

Setiap perangkat daerah diminta untuk benar-benar fokus pada satu atau dua program prioritas dengan dukungan alokasi anggaran yang jelas dan memadai. (mcgorontaloprov/mila)