Wali Kota Probolinggo Pimpin Rapim, Fokus Efisiensi Anggaran dan Stabilitas Ekonomi

Kanigaran, InfoPublik – Pemerintah Kota (Pemkot) Probolinggo menggelar Rapat Pimpinan (Rapim) Staf untuk menindaklanjuti dua kebijakan strategis yaitu  Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025. Kemudian, Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 29 Tahun 2025 tentang penyesuaian alokasi transfer ke daerah.

“Dalam rangka menyikapi Inpres Nomor 1 Tahun 2025, saya tekankan kepada seluruh pegawai agar tetap fokus pada tugas pokok dan fungsinya masing-masing, tanpa terpengaruh oleh hal eksternal. Semua harus dilakukan secara bertahap dan sistematis,” tegas Wali Kota Aminuddin di Command Center Kantor Wali Kota Probolinggo, Provinsi Jawa Timur pada Senin (3/3/2025).

Selain itu, Wali Kota Aminuddin juga menegaskan bahwa seluruh program pembangunan harus berbasis data dari Badan Pusat Statistik (BPS) agar pelaksanaannya lebih tepat sasaran.

“BPS ini sangat membantu dalam menyusun kebijakan yang efektif, baik dalam sektor pendidikan, infrastruktur, pertanian, maupun ekonomi. Dengan data yang akurat, kita bisa membuat keputusan yang lebih tepat,” ujarnya.

Sementara itu, Sekda Kota Probolinggi, Ninik Ira Wibawati, menambahkan bahwa rapat ini juga menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/883/SJ tanggal 23 Februari 2025, yang mengharuskan setiap pemerintah daerah melakukan langkah strategis sebelum perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) pada Minggu III Maret 2025.

Salah satu keputusan penting dalam rapat ini adalah pemangkasan belanja perjalanan dinas sebesar 50 persen untuk seluruh perangkat daerah. Selain itu, Pemkot juga akan lebih selektif dalam memberikan hibah langsung, baik dalam bentuk uang, barang, maupun jasa kepada kementerian/lembaga.

Efisiensi ini bertujuan untuk mengalokasikan anggaran ke sektor-sektor prioritas, seperti:

• Pendidikan dan kesehatan.
• Optimalisasi penanganan inflasi dan stabilisasi harga pangan.
• Penyediaan cadangan pangan daerah.
• Peningkatan kesejahteraan masyarakat.
• Penciptaan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi.

“Pemangkasan anggaran bukan sekadar penghematan, tetapi sebagai langkah strategis untuk memastikan bahwa setiap rupiah yang dibelanjakan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat,” terang Aminuddin.

(dy/uby)