Longsor Bogor: Rp40 Miliar Disiapkan untuk Pembangunan Akses dan Rehabilitasi

Kota Bogor, InfoPublik — Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat berkomitmen memulihkan kawasan terdampak  longsor di Kota Bpgor  melalui pendekatan ekologis yang terencana.

Ia menegaskan bahwa rehabilitasi lingkungan akan dilakukan dengan penanaman kembali pohon-pohon endemik guna mengembalikan fungsi kawasan sebagai daerah resapan air dan pelindung ekosistem.

"Kita akan tanami kembali kawasan ini dengan pohon-pohon endemik. Ini bukan hanya soal estetika, tapi soal menjaga ekosistem dan keselamatan warga," ujar Gubernur Dedi meninjau langsung lokasi longsor di Jalan Saleh Danasasmita, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor pada Senin (14/4/2025).

Selain rehabilitasi, ia juga menyoroti pentingnya penertiban aktivitas komersial di sekitar Gunung Salak yang tidak sesuai dengan tata ruang. Kegiatan ekonomi yang dinilai merusak keseimbangan alam akan diarahkan sesuai regulasi lingkungan hidup.

Dalam pernyataannya, Gubernur mengungkapkan bahwa trase jalan baru telah diukur dan akan disesuaikan dengan rencana tata ruang yang tetap memperhatikan aspek ekologis. Pembangunan infrastruktur ditargetkan dimulai melalui skema perubahan anggaran tahun ini.

Proses pembebasan lahan untuk proyek tersebut akan dilaksanakan secara kolaboratif antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Kota Bogor, dengan masing-masing menanggung 50 persen dari total biaya pembebasan lahan sebesar Rp30 miliar. Adapun pembangunan infrastruktur diperkirakan membutuhkan anggaran tambahan sebesar Rp10 miliar.

Sebagai bagian dari penataan identitas kawasan, Dedi Mulyadi mengumumkan rencana penggantian nama wilayah terdampak menjadi "Leuweung Batu Tulis." Wilayah tersebut akan difungsikan sebagai ruang hijau baru dengan dominasi tanaman endemik yang mencerminkan kearifan lokal dan keberlanjutan lingkungan.

Sementara itu, Wali Kota Bogor, Dede Rachim, menyampaikan bahwa akses baru menuju Stasiun Batutulis akan dibangun sepanjang sekitar 200 meter, membentang dari kawasan Sumur 7 hingga Jalan Danasasmita. Jalur tersebut dinyatakan aman berdasarkan kajian teknis oleh Balai Teknik Perkeretaapian dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

"Keduanya menyimpulkan bahwa jalur lama tidak direkomendasikan untuk digunakan kembali karena diduga terdapat sumber mata air di bawahnya," jelas Dede.

Ia juga menekankan bahwa proses pembebasan lahan menjadi tantangan tersendiri. Pemerintah Kota Bogor saat ini tengah menjalin komunikasi aktif dengan para pemilik lahan agar proses dapat berjalan sesuai dengan ketentuan dan kebutuhan proyek.

"Kami sudah bertemu langsung dengan para pemilik lahan. Nantinya akan kami negosiasikan, karena tidak semua lahan mereka akan dibebaskan, hanya yang sesuai kebutuhan trase," pungkas Wali Kota.