Peta Desa Jadi Panduan Pembangunan dan Tata Ruang

Lumajang, InfoPublik – Pemerintah Desa (Pemdes) Tukum, Kecamatan Tekung, menerima Peta Desa hasil karya mahasiswa KKN Kolaboratif 92 sebagai dokumen vital untuk perencanaan pembangunan dan tata ruang wilayah.

Kepala Desa Tukum, Susanto, menegaskan bahwa Peta Desa merupakan instrumen penting yang menentukan arah pembangunan dan pengelolaan potensi desa di masa mendatang. Dengan peta yang terukur, desa tidak hanya memiliki data spasial yang akurat, tetapi juga pijakan yang jelas untuk pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, hingga pengembangan ekonomi masyarakat.

“Peta Desa ini adalah tonggak penting. Ia bukan sekadar gambar wilayah, tetapi panduan bagi kita untuk melangkah lebih tepat. Dengan peta, desa bisa lebih terencana, potensi bisa tergali maksimal, dan masyarakat bisa ikut mengawal arah pembangunan,” ujar Susanto  di Balai Desa Tukum, pada Minggu (17/8/2025).

Peta Desa ini lahir dari kerja kolaboratif mahasiswa KKN Kolaboratif 92 bersama warga melalui observasi lapangan, pengumpulan data, hingga pemetaan digital. Dokumen tersebut memuat batas wilayah, lokasi fasilitas umum, lahan produktif, hingga jalur utama desa, yang nantinya menjadi dasar bagi penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes).

Menurut Susanto, kombinasi antara peta sebagai fondasi pembangunan dan silaturahmi warga sebagai kekuatan sosial adalah dua hal yang saling melengkapi. “Pembangunan fisik harus selalu berjalan beriringan dengan pembangunan sosial. Dan malam ini, kita punya keduanya: panduan arah pembangunan melalui peta, serta semangat persatuan melalui kebersamaan,” ucapnya.

Penyerahan Peta Desa oleh mahasiswa KKN Kolaboratif 92 tidak hanya menambah dokumen penting bagi Pemdes Tukum, tetapi juga menorehkan sejarah baru: desa memiliki arah pembangunan yang lebih terukur, dan masyarakat semakin menyadari bahwa kebersamaan adalah modal terbesar untuk maju.

Sementara itu, Koordinator KKN Kolaboratif 92, Farras Avrilla Daffa Wahyudi, berharap peta tersebut tidak hanya menjadi dokumen formal, tetapi benar-benar menjadi alat kerja yang bermanfaat.

“Kami ingin desa punya peta yang hidup, bisa digunakan, diperbarui, dan dijadikan pegangan dalam setiap kebijakan. Karena pembangunan tanpa data yang jelas hanya akan menjadi langkah yang tersendat,” jelasnya.

(MC Kab. Lumajang/KIM Tukum Mandiri/Za/An-m)