Pemprov Riau Dorong Sinergi Instansi untuk Tekan Pengangguran

Pekanbaru, InfoPublik – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau mendorong terwujudnya sinergi antara pemerintah daerah dengan instansi vertikal dalam upaya penciptaan lapangan kerja guna menurunkan angka pengangguran di wilayah tersebut.

Hal ini disampaikan Asisten I Sekretariat Daerah Provinsi Riau, Zulkifli Syukur, saat membuka Forum Perangkat Daerah (FPD) Tahun 2025 dan Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) 2025–2029 di Bidang Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian se-Provinsi Riau. Kegiatan ini mengusung tema “Sinergitas Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian dalam Mendukung Riau Maju dan Berkelanjutan Berlandaskan Budaya Melayu yang Agamis” dan dilaksanakan di Ruang Parlaungan, Kantor Bappeda Riau pada Kamis (17/4/2025).

Menurut Zulkifli, isu strategis yang dibahas dalam forum ini antara lain tingginya jumlah tenaga kerja yang berada dalam kondisi setengah pengangguran dan paruh waktu, serta belum optimalnya perlindungan bagi para pekerja.

Ia juga menyampaikan bahwa tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Riau menunjukkan tren penurunan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pada Agustus 2024 tingkat pengangguran terbuka tercatat sebesar 3,70 persen, turun dari 4,23 persen pada Agustus 2023.

"Untuk menekan angka pengangguran, perlu disediakan lebih banyak lapangan kerja dan peluang kerja. Pemerintah Provinsi Riau melalui Dinas Tenaga Kerja telah menyiapkan berbagai program unggulan, mulai dari perencanaan kebutuhan tenaga kerja hingga pelatihan kerja langsung," ujarnya.

Zulkifli juga menekankan pentingnya program pendampingan bagi calon tenaga kerja, termasuk dorongan untuk menciptakan lapangan kerja melalui kewirausahaan mandiri.

"Forum ini diharapkan mampu merancang program yang terpadu untuk menurunkan angka pengangguran, membuka lapangan kerja, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat," tambahnya.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau, Bony Rachmat, menuturkan bahwa FPD ini merupakan wadah untuk menampung aspirasi dari berbagai pihak, termasuk masyarakat dan pemangku kepentingan.

"Forum ini perlu menjadi media penyelarasan program agar sasaran yang ditetapkan dapat tercapai secara optimal. Selain itu, kegiatan ini juga menjadi bagian penting dari proses perencanaan isu ketenagakerjaan di tingkat kabupaten, kota, hingga provinsi," jelasnya.

(Mediacenter Riau/mrs)