Wakil Wali Kota Tidore Dukung Pembentukan Badan Pengawasan Perizinan di Daerah

Tidore, Infopublik- Wakil Wali Kota Tidore Kepulauan, Ahmad Laiman, menyampaikan pentingnya pembentukan Badan Pengawasan Perizinan di setiap daerah sebagai upaya meningkatkan transparansi, kemudahan akses, serta pencegahan terhadap praktik korupsi dalam layanan publik, khususnya di bidang perizinan.

Hal ini disampaikan Ahmad Laiman usai mengikuti Sosialisasi Pengawasan Penyelenggaraan Perizinan Daerah yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) secara virtual, Selasa (6/5/2025).

“Hari ini saya mengikuti sosialisasi secara daring, dan dari berbagai pemateri yang hadir, arahnya jelas bahwa pembentukan Badan Pengawasan Perizinan ini penting di setiap daerah. Tujuannya untuk memastikan pelayanan publik, terutama dalam mengakses perizinan, menjadi lebih mudah, transparan, dan bebas dari tindak pidana korupsi,” kata Ahmad.

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa sosialisasi ini juga bertujuan meningkatkan daya saing daerah secara nasional dan internasional. Dengan sistem perizinan yang bersih dan efisien, pemerintah daerah dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih kuat dan kompetitif.

Sosialisasi ini dimoderatori oleh Sekretaris Inspektur Jenderal Kemendagri, Ahmad Husin Tambunan, yang dalam arahannya menjelaskan bahwa perizinan merupakan bentuk legalitas yang diberikan oleh pemerintah kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usahanya. Selain itu, perizinan berfungsi sebagai instrumen pemerintah daerah dalam mengatur dan mengendalikan kegiatan usaha di wilayahnya.

Kegiatan sosialisasi ini menghadirkan sejumlah narasumber dari lembaga strategis nasional, di antaranya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan Agung (Kejagung), Kepolisian Republik Indonesia (Polri), serta Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus (Bappisus), yang memberikan materi tentang pentingnya pengawasan terpadu dalam sistem perizinan daerah.

Dengan adanya sosialisasi ini, diharapkan pemerintah daerah semakin siap membangun sistem perizinan yang akuntabel, berintegritas, dan mampu mendukung iklim investasi yang sehat dan berkelanjutan.

(MC Tidore)