Sinergi Pemprov Kalbar-DPRD Sintang Perkuat Pengelolaan Pendapatan dan Infrastruktur

Pontianak, InfoPublik – Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dan DPRD Kabupaten Sintang menunjukkan komitmen kuat untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan pendapatan daerah dan pembangunan infrastruktur melalui pertemuan konsultasi di Kantor Gubernur Kalimantan Barat, Kamis (8/5/2025).

Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Krisantus Kurniawan, menerima kunjungan Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) DPRD Sintang guna membahas langkah strategis pembangunan di wilayah tersebut.

Pertemuan itu mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 dan Permendagri Nomor 18 Tahun 2020, yang mewajibkan pemerintah daerah untuk mempertanggungjawabkan kinerjanya melalui LKPJ.

Krisantus menyampaikan apresiasinya atas inisiatif DPRD Sintang dalam menjalankan proses evaluasi ini. “LKPJ bukan sekadar formalitas, melainkan instrumen penting untuk memastikan akuntabilitas dan transparansi pembangunan,” ujarnya.

Koordinasi untuk Pembangunan yang Lebih Efektif

Krisantus menjelaskan bahwa rekomendasi dari DPRD Sintang akan menjadi bahan pertimbangan krusial bagi Pemprov Kalbar dalam menyusun kebijakan dan program pembangunan, khususnya di sektor pendapatan daerah dan infrastruktur jalan. 

“Kami ingin memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil selaras dengan kebutuhan riil masyarakat Sintang,” tegasnya.

Ia juga menekankan perubahan peran DPRD pasca-berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, di mana fungsi legislatif tidak lagi sekadar menerima atau menolak LKPJ, tetapi memberikan rekomendasi konstruktif untuk perbaikan kinerja pemerintah daerah. 

“Ini adalah wujud dari prinsip checks and balances dalam sistem pemerintahan kita,” tambah Krisantus.

Fokus pada Infrastruktur dan Pendapatan Daerah

Pembangunan infrastruktur jalan di Sintang menjadi salah satu fokus utama dalam diskusi ini. Krisantus berharap, melalui sinergi yang baik antara Pemprov Kalbar dan DPRD Sintang, program pembangunan jalan dapat berjalan lebih efektif dan tepat sasaran. 

“Infrastruktur yang memadai adalah tulang punggung pertumbuhan ekonomi. Kami berkomitmen untuk memastikan pembangunan di Sintang berjalan optimal,” ungkapnya.

Selain infrastruktur, optimalisasi pendapatan daerah juga menjadi sorotan. Krisantus menyatakan bahwa Pemprov Kalbar siap mendukung Sintang dalam meningkatkan kapasitas fiskal melalui berbagai inisiatif, termasuk penguatan potensi lokal dan peningkatan efisiensi anggaran.

Komitmen Jangka Panjang untuk Sintang

Pertemuan ini tidak hanya berhenti pada pembahasan LKPJ, tetapi juga menjadi landasan bagi kolaborasi jangka panjang antara Pemprov Kalbar dan DPRD Sintang. 

“Kami ingin memastikan bahwa setiap program pembangunan di Sintang benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” pungkas Krisantus.

Dengan sinergi yang kuat, Pemprov Kalbar dan DPRD Sintang membuktikan bahwa koordinasi antar-tingkat pemerintahan adalah kunci utama mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif bagi seluruh masyarakat Kalimantan Barat. (irf/ica)