Bupati Temanggung Terharu, 10 Mantan Napiter Ikrar Setia kepada NKRI

Temanggung, InfoPublik- Momen haru mewarnai peringatan Hari Lahir Pancasila, ketika sepuluh eks Narapidana Terorisme (Napiter) dari jaringan Jama’ah Islamiyah (JI) menyatakan ikrar setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), di Pendopo Pengayoman, Kabupaten Temanggung, Minggu (1/6/2025).

Air mata Bupati Temanggung, Agus Setyawan, tak kuasa tertahan menyaksikan ikrar yang begitu menggetarkan hati tersebut.

Para eks Napiter, yakni Tatag Lusiyantoro, Lutfi Syarifudin, Ustad M. Latifun, Abdul Wahid, Kabul, Sarwani, Sohibul, Imadudin, Iwan Laeli, dan Harsadik, dengan lantang mengucapkan enam ikrar kebangsaan.

Ikrar tersebut mencakup kesetiaan terhadap NKRI dan Pancasila, penolakan terhadap kekerasan dan paham yang memecah belah bangsa, serta komitmen untuk aktif berkontribusi dalam pembangunan di Kabupaten Temanggung.

“Saya begitu terharu melihat anak-anak Temanggung yang dulu pernah tersesat, kini kembali ke pangkuan ibu pertiwi. Inilah kekuatan Pancasila, yang mampu merangkul semua demi persatuan,” kata Agus Setyawan sambil menyeka air mata.

Ikrar tersebut diucapkan dalam rangkaian Diskusi Publik bertema “Temanggung Untuk Semua: Di Bawah Naungan Pancasila, Dari Temanggung Untuk Indonesia”, yang dihadiri ratusan peserta dari berbagai kalangan, termasuk tokoh agama, tokoh masyarakat, organisasi kepemudaan, pelajar, dan mahasiswa.

Bupati Agus berharap, momen ini menjadi simbol kebangkitan nilai-nilai nasionalisme dan bukti bahwa ideologi Pancasila tetap relevan sebagai fondasi kehidupan berbangsa dan bernegara.

Direktur Jaringan Moderat Indonesia, Islah Bahrawi, mengungkapkan bahwa Pancasila adalah jalan tengah yang menjamin hak dan martabat seluruh warga negara. Hal ini berbeda jauh dari ideologi yang selama ini diusung kelompok ekstrem.

“Pancasila adalah warisan luhur yang mencerminkan semangat toleransi dan persatuan. Khilafah bukan bagian dari ajaran Islam untuk konteks kebangsaan seperti Indonesia,” ujar dia.

Senada, Pengasuh Ponpes Al Falah Wonosobo, M. Ulil Albab Djalaludin, menegaskan bahwa sistem Khilafah tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam dalam konteks keindonesiaan.

“Demokrasi dan Pancasila sudah final, dan itu sejalan dengan ajaran Rasulullah,” tegas dia.

Diskusi yang dimoderatori oleh akademisi INISNU Temanggung, Hamidulloh Ibda, juga diwarnai dengan penyerahan bantuan modal usaha sebesar Rp 30 juta kepada 10 eks Napiter. Bantuan diberikan sebagai bentuk dukungan untuk memulai kehidupan baru yang lebih baik dan produktif.

(IFN, EKP)