Lobi Anggaran Pembangunan ke Pusat, Anggota DPR RI Puji Gubernur Riau

Pekanbaru, InfoPublik – Langkah cepat Gubernur Riau, Abdul Wahid, dalam melobi pemerintah pusat untuk memperjuangkan alokasi anggaran pembangunan daerah mendapat apresiasi dari berbagai pihak. 

Anggota Komisi XII DPR RI, Iyet Bustami, menyampaikan dukungan terhadap strategi Gubernur Wahid yang dinilai menunjukkan komitmen tinggi untuk membangun Provinsi Riau secara konkret dalam 100 hari masa kerjanya.

“Kami di pusat terus bersinergi bersama Gubernur Wahid. Fokus saat ini adalah menyelesaikan persoalan listrik di Riau. Gerak cepat Pak Gubernur patut diapresiasi,” ujar Iyet di VIP Bandara Sultan Syarif Kasim II Kota Pekanbaru, Selasa (10/6/2025).

Iyet menambahkan, Gubernur Wahid kerap mengingatkannya secara langsung mengenai isu strategis yang berkaitan dengan tugasnya di Komisi XII DPR RI, termasuk masalah kelistrikan yang menjadi sorotan utama di Riau.

“Beliau aktif berkomunikasi dengan kami di DPR RI. Alhamdulillah, kita memiliki gubernur yang tidak kenal lelah bekerja. Semoga beliau selalu diberi kesehatan agar terus bisa membangun Riau,” ucapnya.

Lebih lanjut, Iyet menegaskan pentingnya peran kepala daerah dalam "menjemput bola" ke pusat. Menurutnya, lobi ke kementerian bukanlah perkara mudah, namun sangat penting untuk percepatan pembangunan.

“Gubernur ke Jakarta bukan sekadar jalan-jalan. Itu perjuangan yang membutuhkan energi dan strategi. Kalau kita ingin Riau maju, kita harus beri ruang kepada kepala daerah untuk bergerak,” tegas Iyet.

Ia juga mengajak seluruh pihak mendukung langkah Gubernur Wahid, termasuk dalam lobi ke sejumlah kementerian dan DPR RI, seperti saat pertemuannya dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani membahas persoalan fiskal dan tunda bayar daerah.

Sejak dilantik beberapa waktu lalu, Gubernur Wahid telah aktif melakukan pertemuan strategis dengan sejumlah menteri di Kabinet Merah Putih.

Dalam pertemuan dengan Menteri Keuangan, Wahid memaparkan tantangan fiskal Riau, termasuk tunda bayar tahun anggaran 2023 sebesar Rp274 miliar, yang dipicu oleh penurunan produksi migas. Produksi yang semula 400 ribu barel per hari kini turun menjadi 140–160 ribu barel, sementara harga minyak mentah (ICP) yang diasumsikan dalam APBN sebesar USD80 per barel, realisasinya hanya USD60–USD65.

Gubernur Wahid juga mengusulkan penyesuaian dana bagi hasil (DBH) dan pajak berdasarkan volume produksi aktual, khususnya dari sektor migas dan kelapa sawit.

Sebelumnya, pada Kamis (8/5/2025), Wahid beserta para bupati dan wali kota seluruh Riau juga menemui Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Dody Anggodo, guna memperjuangkan anggaran infrastruktur. Dalam pertemuan itu, Wahid menyoroti kondisi jalan provinsi sepanjang 2.693,87 km, di mana hanya 68,01 persen yang berstatus mantap.

“Untuk mencapai 100 persen jalan mantap, kami menghitung kebutuhan anggaran sebesar Rp24,7 triliun,” ungkap Wahid.

Pemerintah Provinsi Riau telah mengusulkan sejumlah kegiatan prioritas pembangunan tahun 2026 secara langsung kepada kementerian terkait sebagai bentuk keseriusan mempercepat pembangunan daerah.

(Mediacenter Riau/mtr)