Pemkab Malra Genjot Konektivitas 3T, Jalan Perbatasan Masuk Skala Prioritas

Langgur, InfoPublik – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Maluku Tenggara (Malra) berharap kunjungan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Provinsi Maluku ke Kecamatan Kei Besar Selatan Barat berdampak signifikan terhadap percepatan pembangunan infrastruktur jalan.

Kawasan tersebut diketahui merupakan wilayah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T) yang hingga kini masih minim fasilitas dasar.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Malra, Herling Priartha, menyatakan bahwa kegiatan tersebut menjadi pijakan awal untuk mengusulkan pembangunan jalan nasional dan provinsi di kawasan perbatasan. Sebagai upaya memperkuat konektivitas wilayah 3T di Maluku Tenggara.

“BPJN datang langsung untuk melihat kondisi riil akses jalan di kawasan perbatasan ini,” ujar Herling,  di Kecamatan Kei Besar Selatan Barat, Kabupaten Malra, Kamis (12/6/2025).

Ia menjelaskan, jalur yang ditinjau merupakan rencana penghubung antarwilayah strategis seperti Weduar Fer, Uatngan, dan Langgiar. Namun, kondisi jalan saat ini masih terputus di beberapa titik, sehingga menyulitkan mobilitas warga setempat.

“Ini bagian dari upaya membuka keterisolasian wilayah dan memperlancar aktivitas masyarakat,” tambahnya.

Kunjungan BPJN juga meliputi Kei Besar Utara Timur dan Kei Besar Utara Barat yang secara geografis tergolong sangat terpencil. Herling memaparkan bahwa total panjang jaringan jalan kabupaten mencapai sekitar 740 kilometer (km), namun kapasitas anggaran daerah sangat terbatas.

“Panjang jalan yang harus ditangani tidak sebanding dengan kemampuan keuangan daerah. Karena itu, kami sangat membutuhkan dukungan dari pemerintah pusat,” tegasnya.

Dalam mendukung hal itu, Dinas PUTR Kabupaten Malra telah menyiapkan readiness criteria, termasuk dokumen teknis, penentuan jalur trase, serta proses pembebasan lahan.

Dari hasil pantauan lapangan, sebagian besar jalan di Kei Besar masih berupa lapisan penetrasi (lapen) yang telah mengalami kerusakan parah. Kondisi ini berdampak langsung terhadap terganggunya akses terhadap layanan pendidikan, kesehatan, serta distribusi hasil pertanian dan perikanan.

“Perbaikan jalan ini bukan sekadar soal infrastruktur, tetapi berkaitan langsung dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat,” tutup Herling.

MC.Maluku Tenggara/Adolof Labetubun