- Oleh MC KAB SIAK
- Sabtu, 30 Agustus 2025 | 15:16 WIB
: Bupati Siak, Afni foto bersama saat Kunjungan kerja anggota DPR RI Hendry Munief ke Istana Siak, Sabtu (14/6/2025).
Oleh MC KAB SIAK, Sabtu, 14 Juni 2025 | 16:28 WIB - Redaktur: Tri Antoro - 542
Siak Sri Indrapura, InfoPublik – Kunjungan kerja Anggota Komisi VII DPR RI, Hendry Munief, ke Kabupaten Siak menjadi momentum penting bagi Bupati Siak, Afni Zulkifli, untuk menyuarakan sejumlah persoalan kepariwisataan dan kebutuhan restorasi cagar budaya.
Bupati Afni menyampaikan harapannya agar Hendry Munief dapat memperjuangkan alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) bagi sektor pariwisata di Siak, mengingat keterbatasan anggaran daerah.
“Dengan kondisi APBD yang defisit, tentu kami sangat berharap dukungan dari pusat. Apa yang kami usulkan semoga bisa diwujudkan melalui perjuangan bapak Hendry di DPR,” ujar Afni dalam pertemuan yang berlangsung di Kabupaten Siak, Sabtu (14/6/2025).
Bupati juga mengusulkan agar beberapa situs budaya yang saat ini kondisinya memprihatinkan seperti Istana Siak, Rumah Peraduan, Balai Kerapatan Tinggi, dan Makam Koto Tinggi menjadi prioritas untuk direstorasi.
“Ini bukan hanya tentang Istana Siak. Kita juga punya situs penting lain yang perlu segera dipugar. Kami sangat mengapresiasi kehadiran Pak Hendry yang menjadi pengetuk pintu pertama ke pemerintah pusat,” tambah Afni.
Ia menegaskan komitmennya untuk berkolaborasi dengan Komisi VII DPR RI guna merealisasikan bantuan pusat untuk merawat kekayaan budaya yang ada.
Sementara itu, Anggota Komisi VII DPR RI, Hendry Munief, mengakui pentingnya restorasi kedua objek tersebut. Ia berjanji akan membawa aspirasi ini ke pemerintah pusat melalui Komisi VII.
“Setelah kami melihat langsung bersama Bupati, memang perlu banyak yang direstorasi. Kami akan ajukan untuk mendapatkan porsi anggaran,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa usulan Bupati Siak sangat tepat untuk mendorong kawasan tersebut menjadi bagian dari Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN). Saat ini, wilayah Riau yang telah menyandang status KSPN baru sebatas Rupat di Kabupaten Bengkalis.
“Mudah-mudahan kolaborasi ini bisa membuka akses lebih luas terhadap dana APBN untuk masyarakat Siak,” tutup Hendry.
(Angga/dp07/MC Kabupaten Siak)