Bupati Siak Ajak DLHK Riau Bersinergi Atasi Konflik Agraria dan Keterbatasan Ruang

Pekanbaru, InfoPublik- Bupati Siak, Afni Zulkifli, mengajak Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Riau untuk memperkuat sinergi lintas kewenangan dalam menangani persoalan ruang dan konflik agraria yang belakangan semakin banyak terjadi di wilayahnya.

Afni menyoroti maraknya konflik lahan di kampung-kampung tua yang berdampingan langsung dengan kawasan hutan produksi. Ia berharap DLHK Provinsi dapat berperan aktif dalam upaya mediasi dan pendampingan masyarakat.

“Kami datang hari ini pertama kali langsung ke DLHK karena kondisi yang ada di Siak, Pak. Faktanya, kawasan hutan produksi lebih luas daripada kawasan APL-nya,” kata Afni saat audiensi dengan jajaran DLHK Provinsi Riau, Sabtu (21/6/2025).

Audiensi tersebut menjadi langkah awal konsultasi antara Pemerintah Kabupaten Siak dan DLHK Provinsi untuk merancang skema pembangunan kampung yang berkeadilan dan tetap menjaga kelestarian lingkungan. Hal ini sejalan dengan visi "Siak Hebat, Bermartabat, Berkarakter Budaya Melayu".

Berdasarkan data yang disampaikan, sekitar 44,2 persen wilayah Kabupaten Siak atau 359.689 hektare merupakan kawasan hutan produksi.

Sementara itu, Area Penggunaan Lain (APL) hanya mencakup 356.217 hektare atau sekitar 43,7 persen. Kondisi ini menyebabkan keterbatasan ruang untuk pembangunan permukiman, fasilitas sosial, dan akses jalan.

Afni menegaskan bahwa konflik lahan yang terjadi bukan bentuk perebutan lahan, melainkan perjuangan masyarakat untuk mempertahankan ruang hidup mereka.

“Kami memakai parese ‘berjuang’, bukan ‘merebut’. Sebagai mantan tenaga ahli menteri, saya tahu bagaimana merancang model yang tidak mengkotakkan antara bisnis dan pelestarian alam. Keduanya harus seimbang,” tegas dia.

Ia juga menyampaikan bahwa kehadiran DLHK dalam berbagai kasus sebelumnya telah membantu membuka ruang dialog antara warga dan pihak pemegang konsesi.

“Kalau DLHK bersama kami, kami merasa lebih percaya diri menghadapi pemilik konsesi. Selama ini konflik dilempar ke kami saja,” ujar Afni.

Pada kesempatan itu, ia juga mengusulkan sejumlah kebutuhan daerah, termasuk skema pinjam pakai kawasan hutan di beberapa kecamatan, serta pengelolaan sampah yang lebih terintegrasi.

“Kami butuh dukungan untuk skema ini. Tanpa akses formal ke kawasan, kami tak bisa membangun jalan atau fasilitas dasar lainnya,” tambah dia.

Menanggapi hal itu, Plt. Kepala DLHK Provinsi Riau, Embiyarman, menyambut baik inisiatif yang disampaikan.

Ia menjelaskan bahwa berdasarkan regulasi terbaru, usulan pinjam pakai atau persetujuan penggunaan kawasan hutan dapat diajukan jika telah dilengkapi dengan dokumen lingkungan yang sah.

“Kami sudah menyampaikan ke kementerian tentang banyaknya permukiman, jalan, dan fasos yang masuk dalam kawasan hutan. Kami minta PUPR mendata, DLHK kabupaten untuk lengkapi dokumennya. Baru nanti persetujuan oleh Menteri,” jelas dia.

Embiyarman juga mengingatkan bahwa seluruh proses harus mengikuti aturan yang berlaku, baik melalui skema TORA maupun penggunaan kawasan hutan, tergantung pada konteks permasalahan di lapangan.

“Kami siap membantu. Tapi ingat, DLHK harus dibarengi dengan persetujuan lingkungannya. Semua bergantung pada kesiapan administrasi dan koordinasi lintas sektor. Kami terbuka untuk konsultasi lanjutan,” kata dia.

Audiensi ditutup dengan penyerahan cinderamata dari bupati Siak kepada DLHK Provinsi Riau sebagai simbol niat baik dan semangat sinergi.

Pemerintah Kabupaten Siak berharap, langkah ini menjadi pintu pembuka penyelesaian persoalan ruang hidup masyarakat, di tengah keterbatasan kewenangan daerah.