Gorontalo Perkuat Digitalisasi Keuangan Daerah lewat Kolaborasi Multisektor

Kota Gorontalo, InfoPublik - Pemerintah Provinsi Gorontalo mempercepat implementasi digitalisasi daerah melalui Focus Group Discussion (FGD) dan High Level Meeting (HLM) yang digelar Tim Percepatan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD).

Kegiatan itu fokus pada pemetaan tantangan elektronifikasi transaksi, khususnya dalam pengelolaan pajak dan retribusi daerah, sebagai upaya menciptakan tata kelola keuangan yang transparan dan efisien.

FGD melibatkan para Kepala Badan Keuangan se-Provinsi Gorontalo, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pengelola pajak, serta seluruh Kepala Cabang Bank SulutGo (BSG).

Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo, Sofian Ibrahim, secara resmi membuka acara dengan menyoroti momentum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Hubungan Keuangan Pusat-Daerah.

"UU ini menjadi landasan untuk memperkuat desentralisasi fiskal, meningkatkan kapasitas keuangan daerah, dan menyelaraskan kebijakan pusat-daerah," kata Sofyan.

Sofian menegaskan,  digitalisasi adalah langkah strategis untuk mewujudkan layanan publik yang berkualitas dan berkelanjutan.

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Gorontalo, Bambang Setya Permana, menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan lembaga keuangan untuk memperkuat sistem pembayaran digital. "Kolaborasi ini kunci utama dalam mendorong inklusi keuangan berbasis teknologi," ujarnya.

Selama sesi diskusi, kepala badan keuangan kabupaten/kota menyampaikan progres dan kendala dalam implementasi pembayaran elektronik pajak daerah. Beberapa tantangan yang mengemuka antara lain infrastruktur digital yang belum merata, literasi teknologi masyarakat, serta integrasi sistem antarinstansi. Hasil FGD diharapkan menjadi rekomendasi konkret bagi TP2DD dan bahan strategis HLM mendatang.(mcgorontaloprov/hldl)