Optimalkan Pengadaan, Padang Panjang Gandeng LKPP untuk Perkuat Tata Kelola Digital

Jakarta, InfoPublik – Wali Kota Padang Panjang, Hendri Arnis, menyambangi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) di Jakarta, Selasa (24/6/2025), dalam rangka memperkuat transformasi digital dalam sistem pengadaan di lingkungan pemerintahannya.

Kunjungan ini disambut langsung oleh Kepala LKPP, Hendrar Prihadi, yang juga rekan seangkatan Hendri Arnis di Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas). Namun, pertemuan ini bukan sekadar reuni, melainkan menjadi ruang diskusi strategis untuk mempercepat adopsi e-Katalog, khususnya di sektor konstruksi.

"Kami ingin memastikan setiap rupiah anggaran daerah benar-benar berdampak untuk masyarakat. e-Katalog memungkinkan proses pengadaan menjadi lebih cepat, hemat, dan jauh dari praktik-praktik yang menyimpang," tegas Wako Hendri.

Langkah ini merupakan bagian dari strategi Pemko Padang Panjang dalam mendorong efisiensi birokrasi dan percepatan pembangunan infrastruktur tanpa mengorbankan kualitas. Salah satu tantangan yang dihadapi pemerintah daerah selama ini adalah lamanya proses tender dan potensi penawaran tidak wajar dari penyedia jasa, yang berdampak pada rendahnya mutu pekerjaan atau bahkan proyek terhenti di tengah jalan.

Dengan sistem e-Katalog konstruksi, proses pengadaan bisa dilakukan tanpa tender, mempercepat pelaksanaan program dan memangkas hambatan teknis serta administratif.

"Kami berharap dengan dukungan LKPP, pengadaan infrastruktur di Padang Panjang bisa lebih tepat sasaran, efisien, dan bebas dari intervensi yang tak perlu," tambah Hendri.

Sementara itu, Kepala LKPP Hendrar Prihadi mengapresiasi keseriusan Wali Kota Hendri dalam mendorong reformasi pengadaan di tingkat daerah. Menurutnya, langkah ini menunjukkan visi kepemimpinan yang tidak hanya fokus pada hasil, tapi juga pada tata kelola yang bersih dan akuntabel.

"e-Katalog bukan hanya alat percepatan. Ini soal membangun budaya baru dalam pemerintahan – budaya pengadaan yang transparan, terpercaya, dan bebas intervensi," tegas Hendrar.

Pertemuan tersebut menjadi tonggak penting dalam upaya membangun sinergi pusat-daerah untuk mendorong tata kelola pengadaan yang modern, responsif, dan berpihak pada kepentingan publik. (Mc Padang Panjang/harris)