BPS dan Diskominfo Dorong Tata Kelola Data yang Baik yang Adaptif dan Cepat

Barito Kuala, InfoPublik - Badan Pusat Statistik (BPS) dan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Barito Kuala, Kalimantan Selatan, mendorong dilakukannya tata kelola data yang baik yang adaptif agar bisa menyediakan data dengan cepat sesuai kebutuhan.

Hal ini katakan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Barito Kuala, Toyib Nasikun, dalam kegiatan Pembinaan Statistik Sektoral Tahun 2025 dengan tema “Kolaborasi Satu Data Indonesia Kabupaten Barito Kuala” di Pawon Tlogo, Handil Bakti, Kecamatan Alalak, pada Selasa (24/6/2025). 

“Kita sebagai instansi pemerintah dituntut untuk adaptif. Kita harus mampu menyediakan data yang cepat, rinci, relevan, dan sesuai kebutuhan,” ujar Toyib.  

Ia juga menyoroti kendala dalam pengumpulan data, seperti masih adanya data yang belum terintegrasi dan berharap melalui kegiatan ini akan terjadi perbaikan tata kelola data serta peningkatan implementasi Satu Data Indonesia di Barito Kuala.

Kegiatan dilanjutkan dengan penandatanganan pencanangan Desa Cinta Statistik tahun 2025, yang ditetapkan pada Desa Sidorejo, Kecamatan Tamban.

Senada, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Barito Kuala, Hery Sasmita, menegaskan bahwa perkembangan teknologi saat ini menuntut data yang cepat, akurat, dan spesifik.

“Data sangat penting, baik untuk pengambilan keputusan, analisis, prediksi, efisiensi pelayanan, hingga aspek keamanan,” ungkapnya.

Menurut Hery, ancaman perang siber kini menjadi nyata dan bisa berdampak luas, sehingga pengelolaan data setiap instansi pemerintah daerah harus ditingkatkan.

Ia menyebut bahwa tantangan utama saat ini adalah kompleksitas data dan masih terbatasnya kapasitas sumber daya manusia (SDM) statistik di daerah. Oleh karena itu, diperlukan penguatan tata kelola data untuk menghasilkan data statistik yang berkualitas sebagai dasar pembangunan daerah.

Sebagai wali data, lanjutnya, Diskominfo berperan penting dalam memverifikasi dan memvalidasi data dari setiap produsen data di lingkup Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Dalam hal ini diperlukan implementasi Satu Data Indonesia untuk menjadi acuan dalam pelaksanaan tata kelola data yang terpadu dan mendukung sistem statistik nasional.

Hery berharap seluruh data yang disajikan oleh SKPD memenuhi standar data nasional, dilengkapi metadata, menggunakan referensi kode yang baku, serta memenuhi prinsip interoperabilitas. Sebab, data statistik sektoral dari masing-masing SKPD nantinya akan terintegrasi melalui website SKPD masing-masing, agar lalu lintas data lebih efisien.

“Ini adalah upaya menyederhanakan proses penyediaan data dan mengoptimalkan fungsi website SKPD,” jelas dia.

Ia juga menegaskan pentingnya peran aktif semua pihak, terutama SKPD, dalam memberikan kontribusi data statistik sektoral untuk Barito Kuala, “Digitalisasinya untuk semua, kemajuan untuk Barito Kuala," pungkas Hery Sasmita. (Wke)