Kartu Padang Panjang Pintar: Menjawab Tantangan Pendidikan dan Ekonomi Sekaligus

PADANG PANJANG, InfoPublik — Upaya membangun sistem pendidikan yang inklusif dan mendukung ekonomi lokal mulai dijalankan Pemerintah Kota Padang Panjang lewat peluncuran Kartu Padang Panjang Pintar, yang akan diberikan kepada 642 siswa SD dan SMP dari keluarga kurang mampu. Program ini tak hanya memudahkan akses pendidikan, tetapi juga memberdayakan UMKM lokal sebagai mitra pengadaan perlengkapan sekolah.

Disampaikan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud), Nasrul, Sabtu (28/6/2025), kartu ini ditujukan kepada siswa yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), dengan rincian 206 siswa SD dan 436 siswa SMP.

“Kartu ini bukan sekadar simbol, tetapi alat bantu nyata. Melalui kerja sama dengan 12 pelaku usaha lokal, siswa dapat memperoleh seragam, sepatu, tas, dan perlengkapan belajar lainnya secara gratis,” ujar Nasrul.

Ketimpangan dalam hal fasilitas sekolah masih menjadi tantangan utama dalam mewujudkan pendidikan yang adil. Banyak anak dari keluarga tidak mampu yang harus memulai tahun ajaran tanpa perlengkapan dasar, yang bisa berdampak pada kepercayaan diri dan motivasi belajar mereka.

Kartu Padang Panjang Pintar hadir sebagai jawaban atas tantangan tersebut. Dengan nilai bantuan Rp500.000 untuk siswa SD dan Rp600.000 untuk siswa SMP, dana ini tidak dicairkan dalam bentuk uang tunai, tetapi ditukarkan langsung ke mitra penyedia barang yang telah ditentukan.

Bantuan mencakup seragam lengkap, topi, dasi, lambang sekolah, nama siswa, tas ransel, sepatu, hingga alat tulis (ATK)—seluruhnya disesuaikan dengan kebutuhan jenjang masing-masing.

“Kami ingin memastikan bahwa siswa dari keluarga pra-sejahtera tetap punya semangat belajar dan perlengkapan yang layak, tanpa harus merasa berbeda dari teman-temannya,” tambah Nasrul.

Menariknya, program ini tak hanya fokus pada aspek sosial, tetapi juga merangkul ekonomi lokal. Sebanyak 12 pelaku usaha di Pasar Pusat Padang Panjang menjadi mitra resmi penyedia barang perlengkapan sekolah.

Dengan sistem ini, bantuan pendidikan turut memberi efek langsung pada perputaran ekonomi sektor usaha kecil, yang selama ini menjadi tulang punggung perekonomian kota.

“Program ini tidak hanya menyentuh siswa, tapi juga menghidupkan kembali denyut ekonomi pasar. UMKM tidak hanya jadi penerima dampak, tapi juga bagian dari solusi pembangunan sosial,” ungkap Nasrul.

Program ini menjadi bagian dari prioritas Wali Kota Hendri Arnis dan Wakil Wali Kota Allex Saputra, dalam rangka membangun SDM unggul, berakhlak, inovatif, dan kompetitif. Pemko meyakini bahwa pendidikan tidak bisa berjalan sendiri, tetapi harus terhubung dengan dukungan ekonomi dan sosial.

“Ini bukan sekadar program bantuan, tapi desain sosial untuk keadilan dan kemajuan. Pendidikan tak boleh berhenti hanya karena siswa tak punya sepatu atau tas,” tegas Nasrul.

Kartu Padang Panjang Pintar menunjukkan bahwa kebijakan publik bisa menjawab dua persoalan sekaligus: akses pendidikan dasar yang setara dan penguatan ekonomi lokal. Kombinasi seperti inilah yang dibutuhkan kota-kota di Indonesia dalam menghadapi tantangan sosial-ekonomi pascapandemi. (Mc Padang Panjang/harris)