Pembangunan Riau Harus Inklusif dan Berwawasan Lingkungan

Pekanbaru, InfoPublik — Gubernur Riau, Abdul Wahid, menegaskan bahwa Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) bukan sekadar agenda tahunan, melainkan forum strategis untuk menyatukan pemikiran dan menentukan arah pembangunan Riau lima tahun ke depan.

"Riau tidak bisa dibangun dengan cara biasa-biasa saja. Kita dihadapkan pada tantangan nyata seperti kesenjangan wilayah, layanan dasar yang belum merata, ancaman lingkungan, perubahan iklim, hingga ketergantungan ekonomi pada sektor primer tanpa nilai tambah," ujar Gubernur Wahid di Gedung Daerah Balai Serindit, Kota Pekanbaru, Senin (30/6/2025).

Gubernur menyampaikan, pendekatan pembangunan ke depan tidak hanya berfokus pada aspek fisik dan ekonomi, tetapi juga mencakup sosial budaya, ekologi, serta keseimbangan antarwilayah.

"RPJMD 2025–2029 mengusung visi besar 'Riau Bedelau', yaitu Riau yang berbudaya Melayu, dinamis, ekologis, religius, dan maju," jelas Wahid.

Ia juga menekankan komitmen Riau untuk menurunkan emisi karbon sebesar 200 ribu ton per tahun. Dengan nilai sekitar USD 20 per ton, potensi penerimaan daerah bisa mencapai Rp4 triliun per tahun.

"Penurunan emisi ini bagian dari komitmen kita terhadap Paris Agreement. Negara maju harus mendukung negara berkembang seperti kita, dan menjaga hutan serta lahan bisa menjadi nilai tambah ekonomi," ujarnya.

Gubernur Wahid memahami kondisi fiskal daerah yang masih menjadi tantangan bagi bupati dan wali kota. Namun, ia optimistis pembangunan ke depan akan lebih merata dan adil.

"Kita ingin anak-anak Riau, dari pesisir hingga pedalaman, benar-benar merasakan hasil pembangunan secara adil dan merata," tegasnya.

Ia berharap Musrenbang dapat menghasilkan RPJMD yang bukan sekadar dokumen perencanaan, tetapi menjadi pedoman kerja nyata yang mencerminkan kepentingan masyarakat luas.

"Arah pembangunan Riau ke depan harus semakin terarah, inklusif, dan berkelanjutan dengan kerja sama kita semua," pungkas Wahid.

(Mediacenter Riau/Alw)