DPRK Merauke Dukung Penegakan Disiplin Guru

Merauke, InfoPublik - Kebijakan tegas Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Merauke, Romanus Kande Kahol, dalam menindak guru yang mangkir kerja mendapat dukungan penuh dari Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Merauke.

Langkah tersebut termasuk pemberhentian sementara pembayaran gaji hingga mengajukan sidang pemecatan bagi guru yang bertahun-tahun tidak melaksanakan tugas.

Anggota DPRK Merauke dari Fraksi PDI-Perjuangan, Hilarius Ulukyanan, menyatakan bahwa penegakan disiplin mutlak diperlukan untuk menciptakan efek jera.

"Ini wajib dilakukan tanpa pandang bulu. Guru yang tidak menjalankan tugas dengan baik harus diberi sanksi," tegas Hilarius saat ditemui di kantor DPRK Merauke, Selasa (1/7/2025).

Namun, politisi yang juga menjabat sebagai Ketua Komisi C bidang infrastruktur itu mengingatkan bahwa ketidakhadiran guru tidak sepenuhnya kesalahan individu.

Banyak faktor eksternal, seperti akses transportasi yang sulit, biaya hidup tinggi, serta minimnya fasilitas penunjang di sekolah-sekolah terpencil, turut berkontribusi.

"Banyak guru yang kesulitan karena tidak ada rumah dinas, sulitnya air bersih saat musim kemarau, dan medan yang berat," tegasnya.

Hilarius mencontohkan  seorang guru di Waan yang sudah bertahan 15 tahun namun meminta dipindahkan ke kota karena kejenuhan.

"Dia rela jadi cleaning service saja asal tidak kembali ke sana. Kondisinya sangat memprihatinkan," ungkapnya.

Dukungan DPRK terhadap kebijakan disiplin diimbangi dengan desakan perbaikan infrastruktur pendidikan. Tanpa solusi menyeluruh, masalah ketidakhadiran guru diprediksi akan terus berulang.(McMrk/02/Ngr)