DPRD Kalsel Dukung Raperda Perubahan APBD 2025

Banjarmasin, Infopublik - Seluruh Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) mendukung kelanjutan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025, dengan memberikan catatan strategis sebagai bahan evaluasi dan penyempurnaan, dalam Rapat Paripurna dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

Penjabat Sekretaris Daerah (Pj Sekda) Kalsel M. Syarifuddin, menyampaikan apresiasi dan menyatakan pemerintah akan menindaklanjuti seluruh masukan bersama SKPD dalam pembahasan teknis lanjutan.

“Pemprov tetap berkomitmen menjaga sinergi dengan DPRD demi efektivitas dan akuntabilitas anggaran serta kesuksesan program prioritas pembangunan,” ujar Syarifuddin di ruang Paripurna H. Mansyah Addrian, Banjarmasin, pada Rabu (9/7/2025).

Rapat dipimpin Ketua DPRD Kalsel, Supian HK, didampingi Wakil Ketua Desy Oktavia Sari, serta dihadiri anggota dewan, unsur Forkopimda, pejabat SKPD, dan perwakilan media.

Mengawali penyampaian, Fraksi Partai NasDem melalui Umar Sadik, mengapresiasi penyusunan Raperda yang dinilai mengedepankan prinsip kehati-hatian fiskal. NasDem mendorong agar program anggaran mendukung tema pembangunan 2025: Pemantapan Daya Saing Daerah.

Senada dengan itu, Fraksi Partai Golkar lewat. Hariyatie menilai arah perubahan APBD telah sesuai visi pembangunan daerah, dan menekankan pentingnya optimalisasi potensi daerah serta peningkatan pelayanan publik dan capaian indikator kinerja.

Sementara Fraksi Gerindra melalui Habib Yahya Assegaf menyoroti perlunya transparansi penganggaran, dan mendorong penguatan alokasi untuk sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.

Fraksi PAN, diwakili Agus Mulia Husin, meminta anggaran berpihak kepada rakyat, khususnya dalam memperkuat pemulihan ekonomi, menekan kemiskinan, dan membuka lapangan kerja.

Fraksi PKS lewat Firman Yusi, mendukung peningkatan belanja modal infrastruktur, namun mengingatkan perlunya keseimbangan pembangunan antara fisik dan sumber daya manusia, serta penguatan layanan dasar.

Fraksi PKB yang diwakili M. Yadi Mahendra Muhyin mengingatkan agar penggunaan SiLPA tidak menjadi kebiasaan fiskal. PKB juga meminta kejelasan terhadap proyek strategis yang tercantum dalam Raperda.

Adapun Fraksi Demokrat Persatuan Perjuangan (DPP) melalui Yudistira Bayu Budjang, menyoroti ketimpangan antara turunnya pendapatan dan meningkatnya belanja yang menyebabkan defisit. Fraksi ini menekankan perlunya perencanaan anggaran yang realistis dan tepat sasaran.

Seluruh fraksi pada prinsipnya mendukung kelanjutan pembahasan Raperda Perubahan APBD 2025, namun juga memberikan catatan strategis sebagai bahan evaluasi dan penyempurnaan.

Ketua DPRD Kalsel, Supian HK menambahkan, pembahasan akan dilanjutkan ke forum Badan Anggaran DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk pendalaman lebih lanjut.

“Tahapan ini menjadi langkah strategis dalam merumuskan APBD Perubahan 2025 agar lebih adaptif, transparan, dan berpihak pada kesejahteraan rakyat. DPRD dan Pemprov optimistis dapat memperkuat daya saing Kalsel sebagai gerbang logistik Kalimantan Selatan,” tutup Supian HK. MC Kalsel/Fuz