- Oleh MC KAB MERAUKE
- Jumat, 29 Agustus 2025 | 20:31 WIB
: Sekretaris Daerah Kabupaten Merauke Yermias Ruben Paulus Ndiken saat melakukan pertemuan dengan Wakil Duta Besar Australia untuk Indonesia Mis Gita Kamath tekait dengan pendataan orang asli Papua, di Merauke, Kamis (10/7/2025) Foto : 02/McMrk
Oleh MC KAB MERAUKE, Jumat, 11 Juli 2025 | 07:51 WIB - Redaktur: Eko Budiono - 232
Merauke, InfoPublik -Wakil Duta Besar Australia untuk Indonesia, Mis Gita Kamath, melakukan kunjungan kerja ke Pemerintah Kabupaten Merauke pada Kamis (10/7/2025), untuk memastikan kelancaran pendataan orang asli Papua.
Kedatangan Mis Gita beserta tim diterima langsung oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Merauke, Yermias Ruben Paulus Ndiken, serta Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Bappeda Merauke, Benhur Rentandatu.
Dalam pertemuan tersebut, Benhur Rentandatu memaparkan bahwa pendataan ini merupakan hasil kerja sama antara Pemerintah Australia dan Indonesia.
Tujuannya adalah menyediakan data akurat orang asli Papua melalui pendataan langsung di seluruh kampung dengan melibatkan kader terlatih. Proses ini dibagi ke dalam enam klaster wilayah.
“Klaster Merauke, Tanah Miring, dan Kurik sudah selesai. Sedangkan Klaster Okaba akan dilaksanakan Senin hingga Rabu mendatang, mencakup Distrik Tubang dan Ngguti. Selanjutnya, Distrik Muting yang meliputi Ulilin dan Elikobel. Terakhir, Klaster Kimaam dibagi dua titik karena wilayahnya luas, yakni Kimaam (bergabung dengan Waan dan Kontuar) serta Ilwayab (bergabung dengan Tabonji dan Padua),” kata Benhur.
Benhur mengatakan, bahwa kerja sama itu mencakup pembiayaan bersama untuk memastikan data yang valid.
Data itu akan menjadi dasar perumusan kebijakan pembangunan yang tepat sasaran bagi masyarakat Papua, khususnya orang asli Papua di Merauke dan Papua Selatan.
Mis Gita Kamath menyatakan harapannya agar kolaborasi ini mampu menghasilkan data berkualitas tinggi.
“Dukungan Australia diharapkan dapat membantu pemerintah Indonesia merancang kebijakan yang membawa kemakmuran bagi masyarakat asli Papua,” ujarnya.
Dengan pendataan yang komprehensif, diharapkan pembangunan di Tanah Papua, khususnya Merauke, dapat lebih terarah dan inklusif, sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat setempat.(Mcmrk/02/Ngr)