- Oleh Ismadi Amrin
- Kamis, 28 Agustus 2025 | 11:03 WIB
: Bupati Buleleng I Nyoman Sutjidra (tiga dari kiri), Wakil Bupati Gede Supriatna (tiga dari kanan) dan Sekda Gede Suyasa (kiri) meluncurkan 14 desa digital dan Binaria Lovina Digital Area saat High Level Meeting (HLM) Program Akselerasi Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD) di Kabupaten Buleleng Tahun 2025 di Ruang Pertemuan Hotel Lovina Haven, Rabu (16/7/2025).Dok.MC Kab.Buleleng
Oleh MC KAB BULELENG, Rabu, 16 Juli 2025 | 16:33 WIB - Redaktur: Eko Budiono - 199
Sutjidra mengungkapkan, Buleleng baru saja meraih dua penghargaan bergengsi untuk kategori digitalisasi keuangan terbaik se-Wilayah Jawa-Bali.
"Penghargaan ini menjadi bukti keseriusan kami dalam menerapkan sistem pembayaran digital, khususnya untuk pajak dan retribusi," ujarnya.
Namun, ia menekankan bahwa penghargaan bukanlah tujuan akhir. "Fokus kami sekarang adalah optimalisasi. Digitalisasi bukan sekadar modernisasi, tapi alat untuk memastikan setiap rupiah pajak masyarakat masuk ke kas daerah," tegasnya.
Menurut bupati, digitalisasi keuangan memberikan tiga manfaat utama: pencegahan kebocoran, peningkatan transparansi, dan kepastian bagi wajib pajak.
"Masyarakat perlu yakin bahwa uang mereka dikelola dengan benar dan digunakan untuk pembangunan," tambahnya. Sistem pembayaran digital seperti QRIS dinilai mampu meminimalisir praktik penyelewengan oleh oknum.
Meski telah mencatat kemajuan, Sutjidra mengakui masih ada sejumlah tantangan.
Salah satunya adalah rendahnya tingkat adopsi teknologi di kalangan masyarakat.
"Masih banyak warga yang belum paham cara menggunakan aplikasi seperti QRIS. Keterbatasan kepemilikan smartphone juga menjadi kendala," paparnya.
Untuk itu, Pemkab akan menggencarkan sosialisasi, termasuk pelatihan penggunaan aplikasi pembayaran digital.
Sektor lain yang belum tergarap optimal adalah retribusi parkir jalanan.
"Potensinya besar, tapi teknisnya rumit. Tidak semua pengendara bisa atau mau bayar parkir via QRIS," ujar Sutjidra.
Ia berjanji akan berkoordinasi dengan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) serta Dinas Perhubungan untuk merancang solusi, seperti integrasi sistem pembayaran nontunai yang lebih sederhana.
Ke depan, Pemkab Buleleng berkomitmen memperluas cakupan digitalisasi ke sektor lain, seperti retribusi pasar dan pelayanan publik.
"Kami akan terus evaluasi dan cari celah yang bisa didigitalisasi untuk efisiensi dan akuntabilitas," kata Sutjidra.(MC Kab. Buleleng/dra)