Dinas Perikanan Kota Palangka Raya Ajak Masyarakat Waspadai Ilegal Fishing

Palangka Raya, InfoPublik — Kepala Dinas Perikanan Kota Palangka Raya, Indriarti Ritadewi mengajak seluruh elemen masyarakat untuk aktif menjaga kelestarian perairan, terutama di musim kemarau yang rawan terjadi praktik penangkapan ikan secara ilegal.

Hal ini disampaikannya saat mengikuti kegiatan koordinasi, pembinaan, dan pengawasan sumber daya perikanan di Kelurahan Tumbang Tahai, Kecamatan Bukit Batu, Palangka Raya, Rabu (23/7/2025).

Ia menekankan bahwa pengawasan terhadap sumber daya perairan bukan hanya tanggung jawab pemerintah atau kelompok tertentu, tetapi menjadi kewajiban bersama masyarakat. “Kita semua memiliki peran dalam menjaga kelestarian sungai dan danau, karena dampaknya kembali kepada kita sendiri,” ujar Indriarti.

Musim kemarau sering menyebabkan penurunan permukaan air sungai dan danau, sehingga aktivitas masyarakat dalam mencari ikan meningkat. Situasi ini, lanjutnya, kerap dimanfaatkan oleh oknum tertentu untuk melakukan penangkapan dengan cara yang merusak seperti menggunakan setrum, racun, atau bahan peledak.

“Di sinilah peran penting Pokmaswas dan masyarakat secara umum untuk mengawasi lingkungan sekitar. Penggunaan alat tangkap ilegal bukan hanya melanggar hukum, tapi juga merusak habitat ikan dan menurunkan produktivitas perikanan jangka panjang,” tambahnya.

Indriarti juga mengimbau masyarakat untuk tidak tergoda oleh hasil instan dari praktik ilegal fishing. Ia menyebut bahwa kerusakan ekosistem akan berdampak langsung pada berkurangnya sumber penghidupan nelayan dan masyarakat lokal.

“Kalau sumber dayanya habis, yang pertama merugi adalah masyarakat itu sendiri. Maka mari kita pelihara alam kita dengan bijak dan bertanggung jawab,” tegasnya.

Lebih lanjut, Dinas Perikanan Kota Palangka Raya akan terus membina dan memperluas jangkauan kelompok pengawas di wilayah-wilayah strategis, sembari membangun kolaborasi lintas sektor dengan pemerintah kelurahan, tokoh adat, serta aparat penegak hukum.

“Keberhasilan pengawasan berbasis masyarakat sangat ditentukan oleh kolaborasi. Pokmaswas adalah garda depan, tetapi peran aktif warga, tokoh masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan sangat menentukan,”tambahnya. (MC. Kota Palangka Raya/Nitra/Eyv)