Sidoarjo Perkuat Jalur Evakuasi dalam RTD Bendungan Bening

Sidoarjo, InfoPublik – Pemerintah Kabupaten Sidoarjo secara resmi menandatangani berita acara Rencana Tindak Darurat (RTD) penanganan bencana Bendungan Bening di De Resort Hotel, Kabupaten Mojokerto, Rabu (24/7/2025).

Penandatanganan ini menjadi wujud nyata kesiapsiagaan lintas wilayah dalam menghadapi potensi bencana dari Bendungan Bening yang berada di Kecamatan Saradan, Kabupaten Madiun. Enam daerah yang tergabung dalam kesepakatan ini yakni Kabupaten Sidoarjo, Nganjuk, Madiun, Mojokerto, serta Kota Madiun dan Kota Mojokerto.

Inisiatif ini diprakarsai oleh Perum Jasa Tirta 1 sebagai bagian dari upaya penguatan mitigasi dan koordinasi kebencanaan antarwilayah.

Kepala Dinas PU Bina Marga dan Sumber Daya Air (PUBMSDA) Kabupaten Sidoarjo, Dwi Eko Saptono, menyatakan bahwa Pemkab Sidoarjo mendukung penuh upaya antisipatif ini. Fokus dukungan diarahkan pada penguatan infrastruktur pengendalian banjir serta penyesuaian jalur evakuasi.

“Dari sisi teknis, kami akan menyesuaikan pemeliharaan infrastruktur pengairan dan jalan di wilayah terdampak. Koordinasi lintas sektor penting agar respons cepat bisa dilakukan secara maksimal,” jelas Dwi Eko.

Ia menambahkan bahwa Sidoarjo siap bersinergi dalam upaya penyelamatan masyarakat apabila terjadi kondisi darurat. “Ini langkah penting untuk memastikan bahwa keselamatan masyarakat menjadi prioritas bersama,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Divisi Perum Jasa Tirta 1, Arif, mengungkapkan bahwa meskipun Bendungan Bening telah berusia 43 tahun, kondisinya masih cukup andal. Kapasitas bendungan masih bertahan pada angka 80 persen dari kondisi awal, dan sedimentasi masih dapat dikendalikan.

“Kondisi bendungan masih bagus, tapi kita tetap perlu waspada. RTD ini adalah langkah antisipatif agar risiko dapat ditekan semaksimal mungkin,” ujar Arif.

Sebagai salah satu bendungan strategis di Jawa Timur, kerusakan atau kegagalan pada Bendungan Bening berpotensi berdampak besar pada wilayah hilir, termasuk Kabupaten Sidoarjo. Oleh karena itu, sinergi antarwilayah dalam menyusun dan menjalankan rencana darurat menjadi krusial.

Melalui penandatanganan RTD ini, enam daerah bersepakat untuk memperkuat koordinasi, memperbarui data wilayah terdampak, serta membangun sistem informasi yang responsif. Upaya ini diharapkan mampu meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat dan mengurangi potensi korban serta kerugian material apabila bencana terjadi.

(Dew)