Dinkes Gorontalo Dorong Kolaborasi Lawan TBC

: Monitoring dan Evaluasi Public Private Mix (PPM). (foto MD)


Oleh MC PROV GORONTALO, Senin, 28 Juli 2025 | 13:20 WIB - Redaktur: Eko Budiono - 267


Kota Gorontalo, InfoPublik – Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo mencatat kemajuan signifikan dalam melibatkan sektor swasta untuk memerangi tuberkulosis (TBC), melalui kegiatan Monitoring dan Evaluasi Public Private Mix (PPM) yang baru saja digelar.

Kegiatan strategis itu bertujuan memperkuat kolaborasi antara pemerintah dan fasilitas kesehatan swasta, terutama klinik dan Tempat Praktik Mandiri Dokter (TPMD), dalam upaya mencapai target eliminasi TBC pada tahun 2030.

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo, Anang S. Otoluwa, menekankan pentingnya kemitraan itu.

Anang mengatakan, bahwa secara nasional fasilitas kesehatan swasta berperan besar dalam menemukan terduga TBC (23%), namun hanya 6% yang berlanjut ke pengobatan penuh.

Di Gorontalo, partisipasi pelaporan kasus TBC oleh klinik swasta menunjukkan tren menggembirakan.

"Dari hanya satu klinik yang melapor pada 2023, jumlahnya melonjak menjadi 37 klinik dan 10 TPMD pada 2024," kata Anang, Sabtu (26/7/2025).

Meski demikian, hingga pertengahan 2025, tercatat 27 klinik dan 10 TPMD yang masih aktif melaporkan kasus melalui Sistem Informasi Tuberkulosis (SITB).

Anang menegaskan, pelaporan dan pencatatan kasus TBC adalah kewajiban hukum yang diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Tuberkulosis dan Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis.

Regulasi itu mewajibkan semua fasilitas layanan kesehatan, baik publik maupun swasta, untuk melaporkan kasus TBC secara terpadu dan tepat waktu via SITB.

Kegiatan Monev PPM difokuskan untuk mendorong fasilitas kesehatan swasta lebih proaktif dalam penanggulangan TBC secara komprehensif.

Langkah konkret yang diharapkan meliputi penunjukan sumber daya manusia khusus sebagai penanggung jawab program TBC di setiap fasilitas, pelaksanaan penjaringan dan diagnosis kasus secara aktif, serta memastikan pengobatan pasien TBC dilaksanakan hingga tuntas.

Selain itu, fasilitas swasta didorong melakukan pelaporan kasus secara real-time melalui SITB, membangun jejaring kerja yang kuat dengan puskesmas dan Dinas Kesehatan setempat, serta berpartisipasi dalam pelatihan dan investigasi kontak pasien TBC.

Anang berharap, momentum itu menjadi katalis untuk akselerasi penanggulangan TBC di Gorontalo yang melibatkan semua elemen layanan kesehatan.

"Dengan semangat kolaborasi lintas sektor, saya berharap seluruh peserta dapat menindaklanjuti hasil pertemuan ini, sehingga eliminasi TBC di Gorontalo bukan sekadar target, tetapi menjadi kenyataan," pungkasnya.(mcgorontaloprov/ihwan/ilb/nancy)

 

Berita Terkait Lainnya

  • Oleh MC KAB GUNUNG MAS
  • Jumat, 29 Agustus 2025 | 15:00 WIB
Program Cek Kesehatan Gratis: Gunung Mas Jadi Contoh Implementasi di Kalteng
  • Oleh MC KAB LUMAJANG
  • Kamis, 28 Agustus 2025 | 12:09 WIB
Bupati Lumajang: Posbindu Bukan Sekadar Layanan, Tapi Gerakan Sosial
  • Oleh MC KAB LUMAJANG
  • Kamis, 28 Agustus 2025 | 12:06 WIB
Pemkab Lumajang Hadirkan Layanan Kesehatan Jemput Bola ke Desa
  • Oleh MC PROV GORONTALO
  • Rabu, 27 Agustus 2025 | 20:57 WIB
Tingkatkan Kewaspadaan. Gorontalo Gelar Rakortek untuk Cegah Potensi Wabah
  • Oleh Eko Budiono
  • Rabu, 27 Agustus 2025 | 08:19 WIB
Mendagri Minta Kepala Daerah Optimalkan Kewenangan Pemberantasan TBC
  • Oleh MC KAB LUMAJANG
  • Rabu, 27 Agustus 2025 | 10:26 WIB
Pelayanan Terpadu di Lumajang: Sehat dan Terjamin Aspek Hukumnya
  • Oleh Putri
  • Selasa, 26 Agustus 2025 | 21:20 WIB
Menko PMK Minta Daerah Segera Aktifkan TP2TB untuk Penanganan TBC
-->