DBH Sawit Agam Dukung Perlindungan Sosial Pekerja Perkebunan

Agam, InfoPublik — Pemerintah Kabupaten Agam memanfaatkan alokasi Dana Bagi Hasil (DBH) Perkebunan Sawit Tahun Anggaran 2025 untuk memperkuat perlindungan sosial bagi pekerja di sektor perkebunan. Program ini secara resmi dimulai melalui Rapat Koordinasi (Rakor) Pelaksanaan Perlindungan Sosial Ketenagakerjaan yang dibuka Wakil Bupati Agam, Muhammad Iqbal, di Aula Kantor Bupati Agam, Kamis (7/8/2025).

Wabup Muhammad Iqbal menegaskan bahwa DBH Sawit dari pemerintah pusat memiliki peran strategis dalam pembangunan daerah, terutama di bidang infrastruktur dan sosial. Salah satu prioritasnya adalah memastikan pekerja perkebunan yang belum tercakup dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan mendapatkan perlindungan yang layak.

“Kita sangat berterima kasih kepada pemerintah pusat. Dengan adanya alokasi DBH Sawit ini, kita bisa memberikan perlindungan bagi masyarakat yang menggantungkan hidup dari sektor perkebunan sawit,” ujarnya.

Pemerintah Kabupaten Agam, melalui Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Ketenagakerjaan, mengalokasikan sebagian DBH Sawit untuk membiayai iuran jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja yang belum menjadi peserta. Kebijakan ini sejalan dengan amanat peraturan perundang-undangan tentang perlindungan tenaga kerja.

Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Bukittinggi, Iddial, menyampaikan bahwa hingga saat ini tercatat 4.133 pekerja perkebunan sawit di Kabupaten Agam telah menjadi peserta program jaminan sosial ketenagakerjaan melalui pendanaan DBH Sawit.

“Tujuan utama dari program ini adalah memutus rantai kemiskinan dan mencegah lahirnya kemiskinan baru akibat kecelakaan kerja atau risiko sosial lainnya,” jelasnya.

Rakor ini diharapkan memperkuat sinergi antara pemerintah daerah, BPJS Ketenagakerjaan, dan pemangku kepentingan lainnya untuk memastikan setiap pekerja sawit di Agam memperoleh hak perlindungan yang memadai, sekaligus mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat. (MC Agam/Harry)