Kemenag Riau: Wakaf Harus Akuntabel dan Berdampak Nyata

Pekanbaru, InfoPublik — Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau, Muliardi, menerima Surat Keputusan (SK) pengurus Badan Wakaf Indonesia (BWI) Perwakilan Provinsi Riau di Kota Pekanbaru, pada Selasa (19/8/2025).

Acara ini juga menjadi forum audiensi untuk membahas program kerja BWI Riau tahun 2025 serta menindaklanjuti rekomendasi Rapat Kerja Nasional (Rakernas) BWI Perwakilan Provinsi se-Indonesia yang berlangsung di Jakarta pada 5–7 Agustus 2025.

Muliardi menyambut baik terbentuknya kepengurusan BWI Riau yang baru. Ia menegaskan komitmen Kemenag untuk mengawal pengelolaan wakaf di daerah.

“Penyerahan SK ini harus menjadi momentum memperkuat tata kelola wakaf: pemutakhiran data aset, pembinaan nadzir, serta penerapan wakaf produktif yang memberi manfaat nyata bagi masyarakat,” ujarnya.

Ia berharap agar rekomendasi Rakernas segera diterjemahkan ke dalam program kerja konkret di Riau.

“Kami mendorong rencana aksi yang jelas, memuat indikator kinerja, penanggung jawab, dan jadwal pelaksanaan. Sinergi antara BWI, Kemenag, pemerintah daerah, MUI, dan organisasi masyarakat harus nyata di lapangan,” tambahnya.

Pada kesempatan itu, Kemenag Riau juga memberikan apresiasi atas capaian BWI Riau yang berhasil meraih predikat Indeks Wakaf Nasional (IWN) tertinggi, yang sebelumnya diserahkan langsung kepada Gubernur Riau pada Rakernas di Jakarta.

“Prestasi ini bukti nyata bahwa pengelolaan wakaf di Riau berada di jalur yang tepat. Capaian ini harus menjadi motivasi untuk meningkatkan kualitas tata kelola wakaf di masa depan,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Bidang Penaiszawa, Mas Jekki Amri, menegaskan kesiapan Kanwil Kemenag Riau untuk mendukung penuh pengurus BWI.

“Kami siap memberikan dukungan teknis dan pembinaan administratif, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Harapannya, pengelolaan wakaf menjadi lebih akuntabel dan berdampak,” ujarnya.

Ketua BWI Riau, Abdul Rasyid Suharto, memaparkan ringkasan hasil Rakernas yang akan segera diimplementasikan di Riau.

Menurutnya, rekomendasi nasional seperti penguatan wakaf uang, pembentukan bank data nadzir, dan pengembangan wakaf produktif yang transparan akan menjadi prioritas.

“Rekomendasi Rakernas menjadi panduan; tugas kita sekarang adalah menurunkannya ke program kerja konkret di daerah. Dengan dukungan Kemenag dan pemerintah daerah, kita optimalkan potensi wakaf untuk kesejahteraan umat,” terangnya.

(Mediacenter Riau/mlb)