Pemkab Demak Tegaskan Komitmen Percepatan Pengentasan Kemiskinan

Demak, InfoPublik – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Demak menaruh perhatian serius terhadap isu kemiskinan yang masih menjadi tantangan besar pembangunan daerah. Hal ini ditegaskan Bupati Demak, Eisti’anah, saat membuka Rapat Koordinasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kabupaten Demak di Aula Bapperida, Rabu (20/8/2025).

Dalam arahannya, Bupati menyampaikan bahwa rapat koordinasi ini merupakan upaya memperkuat komitmen sekaligus membangun sinergi lintas sektoral dalam rangka mewujudkan Demak Tangguh dan Lestari.

"Pengentasan kemiskinan harus menjadi tanggung jawab bersama. Tidak bisa berjalan sendiri-sendiri, melainkan harus dilaksanakan secara keroyokan dan terintegrasi,” tegas Bupati.

Lebih lanjut, Bupati Eisti’anah menekankan lima strategi penting dalam pengentasan kemiskinan. Pertama, memperkuat koordinasi lintas sektor agar program pusat, provinsi, dan kabupaten saling terintegrasi tanpa tumpang tindih. Kedua, mendorong program inovatif berbasis pemberdayaan masyarakat, peningkatan keterampilan, dan penciptaan lapangan kerja.

Ketiga, melakukan validasi dan pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) untuk memastikan intervensi tepat sasaran. Keempat, meningkatkan kolaborasi multipihak, termasuk dunia usaha melalui CSR, perguruan tinggi, dan masyarakat sipil. Kelima, memperkuat monitoring dan evaluasi program secara berkala agar setiap kebijakan memiliki indikator keberhasilan yang jelas.

Wakil Bupati Demak, Muhammad Badruddin, menambahkan bahwa rakor TKPK merupakan momentum penting untuk memperkuat komitmen dan menyusun langkah strategis ke depan. Ia mengapresiasi kerja bersama seluruh pihak, yang berhasil menurunkan angka kemiskinan ekstrem di Kabupaten Demak menjadi 1,22 persen, lebih rendah dibanding tahun sebelumnya.

“Meski tren angka kemiskinan di Demak cenderung menurun dalam sepuluh tahun terakhir, namun berdasarkan rilis BPS 2024, angka kemiskinan kita masih berada di 11,89 persen atau setara 142.910 jiwa. Angka ini masih lebih tinggi dibanding rata-rata provinsi sebesar 9,48 persen dan nasional 8,47 persen,” jelasnya.

Wakil Bupati juga menegaskan pentingnya integrasi lintas sektor, penguatan basis data terpadu, serta pelibatan dunia usaha untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan ekstrem di Kabupaten Demak.

(Red-kmf/apj)